LAURENSIUS GAWING

Jangan Ambil Hutan Kami!

2010-08-18T14:27:00.018+07:00

Suara-suara dari area demonstration activities REDD di Kalbar

Laurensius Gawing[i]

Kerut dahi apai Kudi (75 th) tampak begitu kentara, tatkala mendengar bahwa Kapuas Hulu mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi sejak tahun 2003[ii]. Walaupun rumah panjang Sungai Utik di mana ia bermukim sekarang berjarak 75 Km dari Putussibau ibu kota kabupaten Kapuas Hulu, namun informasi ini begitu samar ia pahami. Sejak di deklarasikan tahun 2003, Pemda Kapuas Hulu belum memberi penjelasan kepada masyarakat adat Iban di rumah panjang Sungai Utik tentang apa dan bagaimana inisiatif tersebut muncul dan seperti apa perkembangannya saat ini. Belum genah mencerna informasi mengenai konsepsi kabupaten konservasi, kini Apai Kudi bersama khalayak umum di Kapuas Hulu dipusingkan dengan maraknya isu perubahan iklim terutama REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation). Situasi ini kian runyam ketika Kapuas Hulu kini menjadi wilayah ujicoba (demonstration activities) REDD oleh Fauna and Flora International (FFI) serta proyek bilateral Pemerintah Indonesia-Jerman bertitel “Forest and Climate Change Programe” (ForClime).

Kerut kening apai Kudi serta kebingungan masyarakat atas skema-skema yang dibangun oleh Pemda seperti kabupaten konservasi, ditambah skema REDD yang konsepsinya datang dari luar, merupakan gambaran dinamika isu perubahan iklim di Kalbar secara umum. Bagaimana tidak, sejak diskursus perubahan iklim mengemuka di Indonesia seiring CoP[iii] ke 13 di Bali pada 2007, isu ini terus menggema tetapi anehnya hal ini tidak akrab dengan masyarakat Kalbar, khususnya Kapuas Hulu yang menjadi lokasi ujicoba. Informasi tentang isu perubahan iklim terutama REDD menjadi elit, hanya milik Ornop konservasi dan instansi pemerintah terkait sektor kehutanan semata. Informasi seadanya yang tersebar ke masyarakat kerap kali menjadi bola liar dan tak terkawal baik oleh Pemda, sehingga pemahaman masyarakat mengenai REDD hanya berkisar mengenai kucuran uang yang datang dari negara kaya.

Minimnya asupan informasi tentang isu perubahan iklim (REDD) membuat masyarakat kerap bertanya-tanya, apa dan bagaimana REDD yang ramai diperbincangkan tersebut. Namun, pada saat yang bersamaan Kapuas Hulu dan Kalbar secara umum tak memiliki banyak alternatif tempat bertanya mengenai hal tersebut. Selain belum memiliki kelembagaan khusus seperti Pokja Perubahan Iklim/REDD, sulitnya publik mengakses informasi di Pemda karena birokrasi tak penting menambah runyam pemahaman masyarakat tentang REDD, selain akses transportasi yang buruk. Situasi ini tentunya sedikit teratasi jika keterlibatan masyarakat diutamakan dalam proyek ujicoba REDD di Kapuas Hulu, terutama yang berada di dalam dan sekitar area ujicoba. Namun keadaan ideal tersebut sulit digapai karena masyarakat adat dalam prakteknya tidak mendapat perhatian serius dari pengembang REDD dan Pemda, padahal, hutan yang menjadi lokasi ujicoba berada di wilayah adat (hutan adat) yang selama ini dijaga dan dikuasai oleh masyarakat adat. Free Prior and Infromed Consent (FPIC)[iv] yang dipercayai sebagai sebuah prinsip penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan dilakukan sebelum proyek dimulai, kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Masyarakat adat yang ada di dalam maupun sekitar wilayah ujicoba REDD menjelaskan bahwa, FPIC memang dipaparkan definisinya dalam presentasi melaui beberapa workshop yang dilakukan pemrakarsa REDD di kabupaten maupun kecamatan, namun hal tersebut tidak genah terpahami oleh peserta. Riset Lembaga Bela Banua Talino[v] serta informasi masyarakat sekitar area DA menjelaskan bahwa, informasi FPIC secara umum dibagikan kepada masyarakat adat namun sesudah proyek mulai. Seperti contoh, MoU antara Pemda Kapuas Hulu dan FFI serta Macquarie Capital Groups Limited, diteken pada tanggal (22/8/2008) sedangkan proses-proses sosialisasi terkait FPIC dilakukan pada 2009 dengan pendekatan yang jauh dari memadai.

Simpang-siurnya informasi tentang REDD di masyarakat terutama mengenai kejelasan hak-hak dan akses atas hutan, memunculkan kecemasan pada masyarakat adat/lokal. Kecemasan mereka tentu sangat berdasar karena dilandasi oleh pengalaman empiris atas praktik konservasi model pemerintah selama ini, seperti taman nasional, hutan lindung dan lain-lain, yang menihilkan keberadaan masyarakat serta memutus relasi mereka dengan hutan dan tanah leluhurnya. Pemutusan relasi sepihak antara masyarakat adat dan hutan melalui penetapan taman nasional yang tidak partisipatif sebagai salah satu contoh, berdampak buruk bagi kelangsungan tradisi dan identitas budaya masyarakat. Hutan bukan kumpulan tegakan pohon semata dalam pandangan masyarakat adat, bagi mereka hutan adalah urat nadi kehidupan, Dayak Iban kerap menyebutnya Darah ngau seput kitae (darah dan nafas). Bersamaan dengan itulah, kearifan dan pengetahuan lokal tumbuh menyertai kehidupan masyarakat adat sehingga mereka mampu menjaga dan mengelola sumberdaya alamnya secara berkelanjutan. Praksis berbasis kearifan masyarakat tersebut, hingga kini mudah dijumpai pada komunitas masyarakat adat di Kapuas Hulu. Sungai Utik merupakan satu model terbaik saat ini dalam menjaga hutan dan mengelola wilayah adatnya, pada 2008 komunitas ini dianugerahi sertifikat ekolabel dari LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) karena sukses mengelola hutan secara lestari.

Yang menjadi kecemasan terbesar saat ini adalah, apalah artinya semua pengetahuan dan kearifan lokal yang ada jika pengembang REDD dan Pemerintah tutup mata, dan terus menuding masyarakat adat/lokal lah perusak hutan sesungguhnya. Tudingan itu kerap kali muncul dan menjadi basis legitimasi pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional)[vi] yang represif. Konteks Kalbar, pemenjaraan Toro dan Pori warga kampung Sungkup Melawi oleh TN Bukit Baka Bukit Raya, serta kasus penyitaan Gaharu milik masyarakat Kalis oleh TN Betung Kerihun adalah sekelumit fakta yang ada.

REDD, hingga kini menjadi kecemasan terbesar masyarakat adat karena berpotensi represif menyerupai model taman nasional, yang membatasi relasi masyarakat dan hutan. Jika tidak ada penjelasan dan informasi memadai serta melibatkan masyarakat adat semaksimal mungkin, akan sulit mendapatkan model pelaksananaan REDD yang ideal serta bermanfaat bagi semua pihak. Artinya peran dari masyarakat adat sangat penting diwujudkan dalam skema-skema pengurangan emisi yang dikembangkan saat ini. Menjamin hak-hak atas hutan, serta mengelaborasi kearifan (local wisdom) dan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) dengan skema yang dibangun oleh dunia internasional saat ini, adalah kata kunci sukses tidaknya skema mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia secara umum, dan Kalbar secara khusus.

*tulisan ini dimuat di Buletin WG-Tenure

* Photo credit [L.Tatang]

[i] Task force Climate Change Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak.

[ii] Dengan dasar SK Bupati no 144 tahun 2003 tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten Konservasi, sejak 2003 Pemda gencar berupaya mewujudkan kompensasi atas usaha konservasi ini.

[iii] Conference of Parties, adalah sebuah kelembagaan yang merupakan ‘supreme body’ dan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim, selain itu CoP merupakan pertemuan tahunan yang mengumpulkan semua negara pihak (parties) anggota konvensi.

[iv] Free, Prior and Informed Consent’ (FPIC) telah berkembang sebagai prinsip utama dalam jurisprudensi internasional berhubungan dengan masyarakat adat dan telah diterima secara luas dalam kebijakan sektor swasta atas ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ dalam sektor seperti pembangunan bendungan, industri ekstraktif, kehutanan, perkebunan, konservasi, pencarian-genetika dan penilaian dampak lingkungan. Sehingga FPIC menjadi bagian penting Safe guarding bagi hak-hak masyarakat adat menghadapi proyek REDD.

[v] LBBT adalah sebuah Ornop yang bergerak di isu advokasi hak-hak masyarakat adat di Kalbar, pada tahun 2009-2010, melakukan dua riset mengenai masyarakat adat dan DA REDD di Kapuas Hulu terutama di wilayah sekitar Danau Sentarum dan Danau Siawan-Belida yang merupakan area ujicoba REDD oleh FFI. Dua riset tersebut yakni tentang kerentanan hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar DA REDD serta menyoal bagaimana kesiapan Pemda Kapuas Hulu terkait kebijakan dan kelembagaan REDD.

[vi] Saat ini kabupaten Kapuas Hulu memiliki 2 buah Taman Nasional yaitu Betung Kerihun (800.000 Ha) dan Danau Sentarum (132,000 ha), secara keseluruhan 56,21% wilayah kabupaten Kapuas Hulu adalah kawasan konservasi.

Hutan Yang Selamatkan Kami

2010-08-07T11:18:00.006+07:00

Pembelajaran dari Dayak Iban Sungai Utik Menghadapi Dampak Perubahan Iklim

Laurensius Gawing*

Rombongan bulir keringat itu meluncur cepat menuruni punggung tanpa baju milik Bandi anak Ragai (80 th) kerap disapa Apai Janggut. Kejar-mengejar bulir bening itu kadang terkilau matahari lalu sirna oleh seka tangan kiri berbalut jam tangan Seiko bukan kinetik. Sesekali ia berdiri menengadah sambil meluruskan punggung ringkihnya, sambil mengomeli matahari yang sedang garang siang itu. Namun, terik siang itu sepertinya belum mampu menundukan lelaki yang dipercaya oleh masyarakatnya sebagai pemimpin rumah panjang Sungai Utik, di kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Bersemangat tinggi serta pekerja keras adalah khas lelaki Iban, yang sedari dulu dikenal sebagai pemberani ketika suku-suku di Kalimantan saling mengayau. Semangat itu ia tunjukan ketika tangannya tak henti-henti memotong dan menyingkirkan kayu serta serasah, guna membuat jalur mengitari ladang agar api tidak sedikitpun membakar hutan ketika musim membakar ladang telah tiba.

Ngelade’ adalah salah satu kearifan lokal Dayak Iban menjaga hutan agar selamat dari lumatan api proses pembakaran ladang pada bulan Agustus setiap tahun, berdasarkan Kalender berladang orang Iban. Prosesnya sederhana, yakni membuat dan membersihkan jalur dengan lebar 2-4 meter mengelilingi ladang, sehingga api tidak menjalar ke hutan atau lokasi lain semisal kebun karet miliki tetangganya. Apai Janggut memang tidak sendiri mempraktekan kearifan ini, ia kadang dibantu oleh anggota rumah panjang lainnya, atau membentuk kelompok kerja (Bedurok) 7-10 kepala keluarga yang secara bergiliran membuat jalur mengelilingi ladang-ladang tersebut. Praktek ini telah berlangsung turun temurun dan hasilnya kawasan hutan di wilayah ini masih terjaga. Pemetaan partisipatif bersama Program Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAk:1998), menyebutkan kampung Sungai Utik masih menyimpan hutan seluas 9.452,48 Ha. Namun, untuk memagari agar kearifan ini tidak luntur dan terus menjaga hutan, hukum adat mengambil peranan penting dengan menerapkan sanksi jika ada pemilik ladang menyebabkan hutan, kebun dan wilayah keramat lainnya semisal Pendam (kuburan) ikut terbakar. Adat Ngangus adalah jenis hukuman adat bagi si penyebab kebakaran, dengan tingkatan sanksi yang kenakan variatif tergantung kerugian yang ditimbulkan, dan wilayah mana yang terkena dampak.

Hutan dan Kearifan Lokal

Bicara tentang hutan, bagi Dayak Iban adalah bicara soal nafas dan kehidupan. Tak heran jika kita menemukan pelbagai istilah dalam kehidupan mereka yang merujuk kepada bagaimana relasi orang Iban dan hutan, semisal “Hutan darah ngau seput kitae” atau hutan adalah darah dan nafas kita. Mereka percaya bahwa merusak hutan sama halnya dengan merusak kehidupan orang Iban sendiri. Oleh sebab itu, peribahasa yang mengurai relasi mereka terhadap hutan di atas adalah penggambaran yang lugas menyoal relasi keduanya. Dengan kata lain, selagi hutan ada, selama itu pula kehidupan bagi orang Iban tetap ada.

Berlandaskan kesadaran akan pentingnya menjaga relasi dengan hutan, orang Iban berusaha sebaik mungkin mengelola hutan yang tersedia. Menjaga bukan berarti sama sekali tak memanfaatkannya, dalam kondisi tertentu orang Iban menebang beberapa pohon untuk dijadikan material rumah dan kepentingan kampung lainnya. Kesadaran tersebut berdampak baik,karena hingga saat ini belum ada aktifitas membabat hutan bermotif ekonomi skala besar karena adat melarang praktek tersebut. Tradisi berladang adalah contoh penting dari praktek menjaga hutan pada orang Iban Sungai Utik. Dalam siklus satu tahunan, orang Iban menghabiskan hampir 80 persen hidupnya di ladang, mulai dari mencari lokasi ladang sampai pasca panen. Praktis, mereka hanya memiliki 2 hingga 3 bulan saja untuk aktifitas lain diluar perladangan. Namun demikian kegiatan ini bukanlah tanpa aturan, orang Iban dikenal kental dengan ragam kearifan ketika berladang. Hal penting yang mesti hindari ketika membuka sebuah kawasan perladangan adalah, menjauhi area yang menurut kepercayaan mereka keramat (tanah mali), karena mereka yakin jika hutan itu dirusak akan ada kemarahan si penghuni hutan tersebut. Hasilnya hutan-hutan yang ada di perhuluan Sungai Utik saat ini tetap rimbun, dan terus menjadi sumber mata air nan jernih bagi kebutuhan hidup mereka. Sejalan dengan kesadaran bahwa hutan di Kapuas Hulu semakin sempit, orang Iban sudah jarang membuka kawasan hutan primer, dan tetap fokus pada lokasi-lokasi yang telah mereka ladangi sebelumnya (gilir balik).

Agar tak terjadi kerusakan hutan yang kian memburuk dan pemanfaatan hutan yang serampangan, di kampung ini sudah ada pengaturan khusus yang membagi berbagai kawasan sesuai peruntukannya. Pengaturan tersebut menjadi panduan bagi masyarakat ketika melakukan aktifitas bersentuhan dengan hutan. Bentuk pengelolaan hutan inilah yang tertangkap oleh tim PPSDAK ketika memfasilitasi pemetaan partisipatif tahun 1998. Orang Iban membagi hutan mereka menjadi tiga peruntukan yakni; Kampong Taroh (hutan lindung), kampong Galao ( hutan cadangan), kampong ndor kerja (hutan Produksi) dan Damun (keperluan lain;ladang dsb). Berbasiskan peruntukan hutan tersebut, masyarakat adat Sungai Utik menjaga dan memanfaatkan hutannya secara terencana dan berkelanjutan. Berkait dengan penebangan kayu orang Iban Sungai Utik telah membuat aturan tersendiri jika ada anggota komunitas hendak menebang kayu untuk diolah ataupun dijual, maksimal per KK hanya boleh menebang 1-2 pohon diameter besar per tahun. Jika terjadi pelanggaran, pelaku dikenakan sanksi adat lalu alat untuk menebang (chain saw) akan disita oleh lembaga adat dan masyarakat.

Aturan adat yang ketat serta disokong oleh kearifan lokal yang mentradisi, menjadi modal besar ketika mereka berhadapan dengan pihak luar yang hendak membabat hutan adatnya. Sejarah konflik komunitas ini dengan pihak luar yang menebang kayu di wilayah adat Sungai Utik, banyak tercatat di berbagai tulisan serta publikasi menyoal kampung ini. Diantaranya adalah, mereka menolak praktek pembalakan liar yang terjadi pada 1999-2005, sementara kampung tetangganya Kulan dan Mungguk serta berbagai kampung lain sepanjang jalan Lintas Utara (putussibau-Badau), menerima kehadiran cukong kayu (Apeng Cs) dari Sarawak Malaysia membuka kilang penggergajian kayu secara illegal. Praktek yang terkenal dengan sebutan illegal logging tersebut memang tak terhindarkan karena menawarkan kesejateraan instan. Namun kampung Sungai Utik bertahan dan memilih menjadi peladang dan penoreh karet sebagai sumber penghidupannya.

Namun jauh sebelumnya, sejarah mencatat bagaimana orang Iban di Sungai Utik memproteksi kawasan adat dengan menghukum adat PT Benua Indah (1983) dan PT. Bumi Raya Wood Indutries (1987) karena membabat hutan di wilayah adatnya. Menjaga hutan bagi orang Iban di Sungai Utik, bukan dilandasi semangat ingin dikenal atau kompensasi berupa nominal. Mereka menjaga hutan karena hal tersebut adalah pilihan sadar bahwa hutan adalah bagian penting dari kehidupannya. Ternyata semangat tersebut terpantau oleh para pihak yang selama ini bekerja di isu lingkungan dan hutan sehingga mendorong agar Sungai Utik dijadikan contoh bagaimana mengelola hutan yang baik, akhirnya pada tahun 2008, Mentri Kehutanan (MS Kaban) menyerahkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari yang diterbitkan oleh LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia).

Hutan, orang Iban dan REDD

Tak seperti kaum pebisnis dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang sibuk membicarakan kompensasi ketika bicara isu perubahan iklim, Dayak Iban menghadapi dampak perubahan iklim dengan terus menerus menjaga wilayah adat dan terutama hutan meski tak sepeser pun bantuan diterima. Melawan perusahaan pemegang Ijin Usaha pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang menebang hutan di wilayah adatnya, menolak mentah-mentah tawaran menggiurkan cukong kayu Malaysia, memperkuat wilayah dan hukum adat serta melakukan pemetaan secara mandiri adalah kerja pembuktian mereka dan bukan sekedar wacana.

Ketika masyarakat dunia sibuk dengan konfrensi perubahan iklim dan perdebatan tak berujung, komunitas ini terus mempraktekan kearifan mengelola hutan, meski di sisi lain mereka pun merasakan dampak perubahan iklim yang kian menggila. Dampak itu semakin nyata seiring sulitnya mereka memprediksi musim, karena kalender perladangannya kerap meleset. Pentingnya ketepatan musim baik kemarau maupun hujan akan berpengaruh kepada aktivitas berladang secara keseluruhan. Sebab jika gagal dalam berladang, orang Iban mesti kerja ekstra keras untuk menghidupi keluarganya, karena ladang masih menjadi tumpuan utama. Penelitian berjudul Kerentantan Hak-hak Masyarakat Adat atas Hutan pada Lokasi Demonstration Activities REDD di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat (LBBT: 2009) menyebutkan, ragam dampak perubahan iklim yang terjadi versi masyarakat Sungai Utik diataranya adalah: musim tidak menentu, ladang sering diserang hama dan penyakit, susah mencari binatang buruan di hutan, udara tidak bersih dan panas terik, musim buah tak menentu, susah mencari ikan, beberapa spesies ikan hilang (tapah). Di sisi lain, mereka juga harus merasakan ekonomi berbiaya tinggi, terutama di sektor transportasi akibat jalan yang rusak karena hujan terus menerus. Dan sebaliknya harga-harga barang menjadi tinggi karena musim kering yang ekstrim diakibatkan pasokan bahan bakar terhenti.

Pada tahun 2008, Sungai Utik menjadi salah satu lokasi yang kerap dibincangkan beriring dengan kencangnya pembicaraan isu perubahan iklim. Kampung ini kerap didatangi pengembang REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation) guna menjajaki lokasi percontohan skema tersebut. Fauna and flora International (FFI), WWF, Tim persiapan Forest and Climate Change Program (program bilateral Indonesia-Jerman) adalah sekian dari mereka yang berkunjung dan bicara soal REDD. Namun pertanyaan kritis muncul dari masyarakat, tentang bagaimana hak-hak masyarakat akan terakomodasi dalam skema tersebut membuat para pengembang ini angkat kaki sementara untuk waktu. Ketidakjelasan ini berkakar karena mereka datang beralaskan kepentingan agar proyeknya ujicoba mesti berjalan, dan urusan masyarakat bisa menyusul. Namun Sungai Utik telah menjalani banyak program atas nama pembangunan di masa lalu, namun tak satupun yang memberi mereka kesejahteraan secara nyata.

REDD memang barang baru bagi Dayak Iban, ketika ditanyai sejauh mana mereka memahami hal tersebut, jawabannya akan cepat diketahui “kami belum tau pak”. Namun menjadi penting untuk diketahui bahwa, semangat yang terkandung dalam skema REDD sesungguhnya sudah lama tertanam dalam kearifan dan pengetahuan lokal yang mentradisi pada orang Iban. Lupakan bahwa REDD adalah skema mendatangkan uang seperti pendapat umum saat ini, tetapi coba tengok bahwa sesungguhnya REDD bermaksud menjaga hutan agar terus memberi keselamatan kepada manusia, sebagai penyerap emisi bahaya dari atmosfir. Menjaga hutan dalam konteks ini sama halnya dengan apa yang telah bertahun-tahun orang Iban lakukan, buktinya kawasan hutan seluas 9.452,48 Ha masih terjaga. Mereka mengelola dan menjaga hutan dengan kearifan dan pengetahuan lokal nan baik, memagarinya dengan hukum adat, sehingga hutan kelak bukan hanya celoteh bagi anak cucunya.

Akan tetapi perlu disadari bahwa riuh rendah pembicaraan mengenai skema REDD yang mendatangkan uang melimpah, telah menjadi obrolan di Sungai Utik. Di ruang-ruang diskusinya terlihat bahwa uang menjadi faktor krusial, karena bisa saja dalam sekejap meruntuhkan tatanan yang ada. Keadaan ini tak lain buah dari sosialisasi proyek oleh para pengembang REDD dan Pemerintah daerah, yang terus menerangkan bahwa REDD adalah jalan terbaik saat ini untuk mendapat keuntungan finansial, dan pada saat yang sama hutan tetap terjaga. Asupan informasi versi pengembang REDD dan Pemda disampaikan pada berbagai kesempatan, dengan membuat hitung-hitungan keuntungan penjualan karbon dengan nominal yang membelalakan mata.

Kearifan Lokal: Sampai Kapan Bertahan?

Dampak perubahan iklim yang melanda dunia saat ini, harus diakui juga berdampak buruk bagi orang Dayak Iban. Hujan yang membawa banjir dan kemarau yang mengakibatkan kekeringan dalam kurun waktu lama, membuat pola kehidupan yang telah terbangun turun-temurun menjadi berubah. Perubahan yang pelan tapi pasti tersebut terjadi merata di kehidupan mereka, namun yang paling terkena imbas adalah kegiatan yang mengandalkan musim seperti berladang. Ladang sebagai sumber penghidupan dan aktivitas utama masyarakat Sungai Utik, pada beberapa tahapan rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti saat membakar ladang, padi mulai tumbuh, dan ketika proses pembuahan dan menjelang panen. Pada saat inilah pengetahuan lokal dan kearifan memegang peran dan membuat kehidupan mereka tetap berjalan. Beberapa praktek atau siasat bertahan dari dampak perubahan iklim dapat ditemukan ketika ladang utama gagal dikerjakan karena gagal bakar ladang atau kebanjiran, orang sungai Utik dapat dengan cepat membuat ladang pengganti di lahan basah (paya’), yang mampu berproduksi dalam umur singkat. Kemampunan tersebut disokong oleh pengetahuan lokal mereka tentang benih padi lokal yang mampu tumbuh di lahan basah, dan tentu saja berumur pendek. Berdasarkan praktek ini, kegagalan berladang akibat musim tak menentu mampu diminimalisasi.

Namun banyak pihak gelisah akan keberlanjutan kearifan tersebut, seiring dengan menguatnya kampanye pemberlakuan skema REDD dan variannya, tanpa peduli dengan apa yang sudah ada di masyarakat Sungai Utik. Beberapa regulasi di Indonesia memang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam skema ini, namun ruang tersebut dibuka tanpa pintu keluar yang jelas sehingga bisa jadi masyarakat akan terkurung bahkan sesat dalam ruang tersebut. Ruang itu nampak dalam rupa tiga Peraturan Mentri Kehutanan (Permenhut ) yang menyoal REDD. (1) Permenhut No 68/ Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (2) Permenhut No 30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) (3) Pemenhut No 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan /atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Di beberapa klausul seperti Bab 3 pasal (3) Permenhut 30/2009 menyatakan bahwa masyarakat adat dan hutan adat dapat melaksanakan REDD, namun tunggakan persoalan seperti pengakuan hak masyarakat adat dan regulasi tentang masyarakat adat hingga kini belum genah. Lalu seperti apakah masyarakat adat Iban Sungai Utik hendak berpartisipasi, jika semua prasayarat tidak terpenuhi?

Hingga saat ini putaran perundingan terus berjalan terkait REDD. Banyak pihak yang pesimis dengan ragam perkembangan yang terjadi, karena tujuan menguntungkan segelintir pihak. Perkembangan RED menjadi REDD dan REDD menjadi REDD+ dan sebagainya, menguatkan kekhawatiran banyak pihak akan skema ini. Kekhawatiran itu kian menguat ketika memeriksa sejumlah praktek ujicoba yang dibangun di berbagai kawasan di Indonesia atas nama Demonstration Activities. Minimnya informasi dan penghormatan tentang hak-hak masyarakat adat, dikesampingkannya prinsip persetujuan tanpa paksaan (Free Prior and Informed Concent) adalah sederet persoalan mendasar yang hingga kini terus terjadi.

Apai Janggut sementara ini masih kuat memimpin komunitasnya menjaga dan mengelola hutan dengan baik, namun tubuh tuanya pastilah tidak akan bertahan lama. Akankah segenap kearifan itu akan pupus seiring usia tua apai Janggut? Karena hingga kini pemerintah belum berbuat maksimal melindungi, menghormati dan memajukan masyarakat adat dengan segenap hak-haknya. Akankah gencarnya skema REDD yang dibangun berbasis konsepsi dari luar,dan mengambil alih pengelolaan hutan yang dijaga adat tetap memberikan ruang bagi keberlanjutan persemaian kearifan lokal orang Iban Sungai Utik menjaga hutannya? Kita lihat saja..!

Task force Climate Change
LBBT-Pontianak

Labuh Pun: Ritual Menghargai Padi Dayak Iban

2010-02-18T10:10:00.004+07:00

~Berladang adalah prosesi besar dan cermin identitas dalam kehidupan Dayak Iban, dan Padi merupakan bagian maha penting dari proses tersebut~

Matahari belum muncul kabutpun baru saja meninggalkan Tanju’ rumah panjang Sungai Utik di kabupaten Kapuas Hulu, ketika Apai Nanti salah seorang tetua kampung bersama sanak keluarga bergegas membawa benih padi menuju ladangnya yang berjarak sekitar 2 Km dari perkampungan. Maklum saja, Apai Nanti dan keluarganya hendak melaksanakan ritual Labuh Pun, yakni tradisi menghormati padi yang hingga kini terus hidup di masyarakat adat Dayak Iban. Pemaknaan Labuh Pun memiliki arti penting bagi komunitas Iban, karena berkaitan dengan keyakinan serta harapan hasil panen yang melimpah nantinya.

Ritual Labuh Pun memiliki arti sakral bagi orang Iban, karenanya benih Padi Pun yang akan ditugal harus diangkut ke ladang sebelum matahari memancarkan sinarnya, lalu ditanam (tugal) sebelum matahari condong ke Barat. Dalam tradisi Iban, sebelum proses Labuh Pun dilaksanakan keluarga yang hendak melakukan ritual ini harus memastikan “hari baik” untuk menugal benih tersebut. Hal lain yang penting untuk perhatikan, adalah memastikan tidak adanya pertanda alam yang buruk serta aral merintang. Jika pada saat hendak melaksanakan ritual terjadi tanda-tanda alam tak baik semisal bertemu ular besar, dahan kayu patah tiada sebab, terdengar bunyi burung tertentu menurut keyakinan mereka pertanda tidak baik, maka ritual akan ditunda. Oleh sebab itu, ritual ini memiliki arti besar dalam kegiatan berladang terutama waktu musim tanam (nugal).

Labuh Pun dalam prakteknya adalah menanam (nugal) padi jenis atau varietas tertentu, yang diyakini dan dihormati oleh keluarga bersangkutan sejak turun-temurun sebagai induk benih. Artinya setiap keluarga atau kepala keluarga biasanya memiliki padi varietas tertentu, yang akan dijadikan padi utama atau padi yang terus dipelihara. Padi utama inilah yang kerap disebut sebagai padi Pun (utama,pokok), dan setiap keluarga bebas memilih padi jenis apa saja yang dijadikan padi Pun berdasarkan kebiasaan dan keyakinan dalam keluarganya.

Menanam padi Pun, menurut adat Iban biasanya dilakukan dari jam 07.00-11.00 pagi. Langka menemukan padi Pun ditugal setelah jam 12.00 siang, karena orang Iban menyakini bahwa waktu terbaik untuk memanjatkan doa adalah sebelum matahari condong ke barat. Padi Induk ini akan ditanam pada lokasi khusus di ladang dan biasanya bersama padi pendamping yang disebut padi Sangking. Sangking adalah padi pendamping yang kerap disandingkan dengan padi Pun, karena menurut keyakinan orang Iban padi ini berperan sebagai penjaga padi utama. Hal ini sebagai antisipasi ketika suatu saat padi padi Pun mengalami gagal panen dan sebagainya, padi Sangking dapat naik statusnya menjadi padi Pun, sehingga tradisi labuh Pun tetap berjalan.

Pelaksanaan Labuh Pun menurut Apai Janggut pemimpin Rumah Panjang Sungai Utik, dapat dilakukan sebelum atau sesudah kegiatan menugal padi di ladang. Tentunya ritual ini juga berpulang kepada keluarga yang hendak melaksanakannya karena berkaitan dengan kebiasaan di keluarga yang bersangkutan ,serta sepenuhnya tergantung pada pertanda alam.

Puncak acara Labuh Pun adalah Pedarak, ketua adat atau sesepuh kempung akan memimpin pedarak untuk menyampaikan permohonan (besampi) kepada Petara agar padi tumbuh dengan subur ,tanpa diserang hama penyakit dan menghasilkan padi yang berkelimpahan. Doa dan mantera disampaikan tersebut diakhiri oleh pemimpin ritual dengan menanam benih secara simbolis yakni padi Pun dan padi Sangking, sesudahnya baru di ikuti oleh keluarga yang melakukan ritual adat Labuh Pun.

Selama proses Labuh Pun dilakukan, serupa dengan kebiasaan di komunitas Dayak terutama rumpun Iban dan Kantuk, selalu dilakukan dengan penuh kegembiraan. Makan dan minum akan disediakan oleh si empunya ladang sebagai pernyataan syukur karena padi Pun sudah tertanam. Setiap keluarga yang melaksanakan Labuh Pun akan berusaha semampunya agar prosesi tersebut berlangsung dengan suka cita. Menariknya,dalam ritus Labuh Pun kita juga akan menemui atraksi budaya baik sastra lisan maupun tarian yang berlangsung spontan, sembari disuguhi dengan minuman dari nira Aren (Ijuk) serta tuak.

Labuh Pun bukan saja manifestasi utuh penghormatan masyarakat adat Iban Sungai Utik terhadap ladang dan Padinya, tetapi penghormatan terhadap identitas budayanya. Bagi orang Iban, padi Pun harus dijaga secara turun temurun karena sewaktu-waktu padi pun dapat dijadikan alas sumpah yang kuat ketika menghadapi perkara-perkara berat. Padi ini juga kerap dijadikan beras kuning yang dipakai dalam upacara-upacara adat. Dalam tradisi mereka padi Pun adalah pertaruhan nama baik keluarga, jika sampai padi Pun ditanak menjadi nasi maka pastilah keluarga tersebut menjadi cibiran di kampungnya atau pertanda keluarga tersebut mengalami krisis pangan. Saat ini ritual Labuh Pun terus dijalani oleh masyarakat Iban karena selain cermin identitas budaya, ritual ini sekali lagi menandakan kearifan orang Iban dalam menjalankan irama hidupnya.

Saatnya Masyarakat Adat Bicara Perubahan Iklim

2010-01-22T11:40:00.006+07:00

“Pemda Kabupaten Kapuas Hulu harus menghormati serta melibatkan masyarakat adat diberbagai kegiatan penanggulangan dampak perubahan iklim” tegas Paulus Naigi, peserta Focus Group Discussion (FGD) Masyarakat Adat dan Perubahan Iklim, tanggal 23-34 November 2009 di Putussibau. Kegiatan yang dilaksanakan secara bersama Lembaga Bela Banua Talino, didukung oleh The Samdhana Institute, Pemda Kapuas Hulu dan Sekretariat Komunikasi Masyarakat Adat Dayak-Kapuas Hulu (SkaKMAD) ini menghadirkan 30 orang perwakilan masyarakat adat dari enam Kecamatan di Kapuas Hulu.

Para Temenggung, Kepala Adat, Patih dan Kepala Desa yang hadir pada pertemuan itu menegaskan bahwa, perlu perlindungan yang substantif terhadap apa yang menjadi hak masyarakat adat. Hak, menurut para peserta adalah tanah,hutan dan sumberdaya alam yang ada di wilayah adatnya. Karena secara turun temurun, mereka hidup dan membangun relasi yang kuat dengan alamnya, sehingga jika proyek-proyek iklim baik Demonstration Activities (DA) yang dilakukan sekarang, maupun nanti 2012 ketika Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) secara resmi diberlakukan masyarakat harus terlibat secara aktif.

Kegiatan dua hari ini, secara umum bertujuan untuk berbagi informasi mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi masyarakat adat di Kapuas Hulu. Karena selama ini masyarkat adat selalu saja tertinggal dalam mendapatkan informasi terkait perubahan iklim. Di sisi lain, Pemda juga tidak mampu berbuat banyak dalam mendistribusi bernagai informasi terkait perubahan iklim dan dampaknya. FGD yang berlangsung di Deo Soli Putussibau ini adalah resultan dari diskusi yang telah berlangsung di kampung-kampung, diantaranya Sungai Utik dan Meliau. Berangkat dari dua FGD tersebut merekomendasikan perlu ada kegiatan berbagi informasi di level Kabupaten, yang melibatkan banyak utusan masyarakat adat dan Pemda Kapuas Hulu.

Diskusi terfokus ini semula akan dibuka oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, namun pada kegiatan pelaksanaan dihadiri oleh Alexander Rombonang, MM staf ahli Bupati untuk urusan Konservasi dan Wilayah Perbatasan. Dalam pemaparan staf khusus ini, ia menjelaskan bagaimana sikap Pemda Kapuas Hulu terkait usaha-usaha penyelamatan iklim yang dilakukan di Kapuas Hulu. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa saat ini beberapa kawasan Kapuas Hulu menjadi lahan Demonstration Activities (DA) oleh beberapa lembaga internasional seperti Fauna dan Flora International (FFI) yang memakai skema pasar (market based/voluntary) dan ada kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman.

Pada kesempatan tersebut Aleksander Rombonang, salah satu inisiator Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi menjelaskan latar belakang pembentukan dan deklarasi pada tahun 2003 yang lalu. Tujuan menjadikan kabupaten ini sebagai kawasan konservasi adalah untuk menjadikan Kapuas Hulu sebagai warisan anak cucu, serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang berdiam sepanjang alur sungai Kapuas. Karena Kapuas Hulu memiliki dua buah Taman Nasional yang menjadi daerah tangkapan air (TN Betung Kerihun) dan penyeimbang sungai Kapuas (TN Danau Sentarum).

Setelah mendengar pemaparan Pemda, maka kegiatan FGD dimulai dengan pertanyaan apa saja dampak perubahan iklim yang terjadi di kampung para peserta? Pertanyaan ini menjadi pengantar diskusi karena jawaban peserta adalah gambaran sesungguhnya seperti apa dampak-dampak yang terjadi di kampung mereka. Dari sejumlah jawaban, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak pemanasan global yang mempengaruhi berubahnya iklim telah terjadi di kampung-kampung. Berubahnya musim tanam padi akibat sering gagalnya petani membakar ladang, adalah contoh yang terjadi merata disemua daerah. Beragamnya penyakit baru, lalu musim kering dan hujan yang tak menentu adalah dampak yang kerap disebutkan oleh peserta.

Dalam pertemuan tersebut LBBT bersama HuMA-Jakarta juga membagikan informasi mengenai apa itu perubahan iklim, dan apa saja skema-skema dipakai untuk menanggulangi dampaknya. Informasi yang diberikan kepada peserta yang semuanya berasal dari kampung adalah mengenai pemanasan global, perubahan iklim dan skema REDD yang ramai dibincangkan saat ini.

Akhir pertemuan masyarakat adat menyepakati bahwa perlu ada rumusan-rumusan bersama sebagai tindak lanjut, terkait bagaimana meminimalisasi dampak perubahan iklim yang kian mengancam. Selain itu perlu ada usaha-usaha kerjasama dengan pemda Kapuas Hulu untuk secara bersama merencanakan,melaksanakan dan melakukan pengawasan kegiatan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Diantara rumusan kesepakatan itu adalah,salah satu butirnya adalah: Memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakui dan dihormati dalam berbagai skema mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Kapuas Hulu. Dengan demikian Pemda Kapuas Hulu diharapkan,memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat baik melalui Perda maupun kebijakan lain, sehingga masyarakat adat menjadi bagian penting dari pembangunan dan penyelamatan iklim di Kapuas Hulu.Tidak seperti selama ini, mereka hanya objek dan pelengkap penderita.

REDD dan Masyarakat Adat : Menakar Peluang di Tengah Ancaman

2009-12-18T10:24:00.004+07:00

Perubahan iklim bukan lagi isu yang asing seperti pra-1990-an, ketika itu literatur mengenai isu ini langka dan hanya bergulat dengan referensi klasik seperti karya Gerald Foley (1991) yang berjudul Global Warming : Who is Taking the Heat? Kini, perubahan iklim santer dibicarakan diberbagai media; baik cetak, eletronik maupun secara online. Dan substansi bahasan bukan lagi kisarannya menyoal kausalitas perubahan iklim namun menyasar upaya pencegahan (mitigation) dan penyesuaian (adaptation) akibat dampak perubahan iklim.

Temuan-temuan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sebuah kumpulan para scientist dari berbagai negara mempertegas horornya perubahan iklim. Dari penelitian IPCC berbagai temuan tentang trend perubahan iklim ternyata kian mengkhawatirkan. Diantara trend negatif IPCC tersebut menegaskan bahwa; konsentrasi gas CO₂ dari 278 ppm pra-industri (1850) naik menjadi 379 ppm pada tahun 2005. Meningkatnya konsentrasi emisi ini memicu naiknya suhu rata-rata permukaan bumi yang kini kita kenal sebagai Pemanasan Global.

Film dokumenter sekaligus presentasi fenomenal bertajuk an Inconvenient Truth (1995) karya Al Gore dengan jelas menggambarkan bagaimana efek dari perubahan iklim yang mengerikan. Mencairnya es di Kutub yang berdampak naiknya permukaan air laut, kekeringan dan banjir adalah paket komplit horornya dampak perubahan iklim. Naiknya permukaan air laut, kini telah menenggelamkan banyak wilayah negara-negara kepulauan di Pacific, contohnya Maldives yang hampir 40% wilayah daratannya hilang dan saat ini banyak penduduknya mengungsi ke Australia. Ironisnya, kini Maldive berencana membeli wilayah baru bagi 350.000 warganya. Perkiraan IPCC, jika tidak ada sikap yang serius untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim tersebut, maka 6 persen wilayah Belanda,17,5 persen Bangladesh dan hampir 2000 pulau kecil di Indonesia akan tenggelam (IPCC, 2007) dalam waktu yang tak lama lagi.

Hingar-bingar isu perubahan iklim ternyata menyadarkan masyarakat internasional, bahwa perlu ada langkah-langkah urgent penyelamatan iklim. Berawal ketika KTT Bumi di Rio de Janeiro,Brasil (1992), semua negara anggota PBB sepakat melakukan penyelamatan iklim melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 6/1994 tentang Kerangka Konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim 1992. Konvensi ini melahirkan banyak inisiatif menanggulangi dampak perubahan iklim seperti Kyoto Protocol (1997) yang dikenal karena skema Clean Mechanism Development (CDM). Skema CDM yang akan berakhir pada 2012 ini, menawarkan carbon trading sebagai salah satu cara pengurangan emisi. Namun, skema ini terbukti belum ampuh mengurangi dampak perubahan iklim akibat inkonsistensi negara Annex1 terhadap kewajibannya

Disaat skema dan proyek CDM gagal menemukan iramanya,Costa Rika dan Papua New Guinea menawarkan mekanisme baru sebagai gantinya. Skema ini kita kenal sebagai Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). REDD sesungguhnya adalah mekanisme penurunan emisi yang bertujuan untuk memberikan insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang, terutama yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD kini tinggal menunggu dua pertemuan penting yakni negosiasi di Barcelona, dan “seal the deal” di CoP ke 15 di Copenhagen Denmark. Rencananya skema baru ini akan berlaku efektif pada tahun 2012 yang akan datang, namun berbagai Demonstration Activities REDD telah berlangsung di berbagai kawasan.

Hingga kini tarik-ulur dan perbedaan pendapat sangat tajam antar para pihak mengenai mekanisme REDD. Skema ini, pada berbagai hal banyak mengakomodasi kepentingan negara kaya penghasil emisi paling banyak (Annex 1) daripada menyelamatkan iklim secara hakiki. Kecenderungan hanya menyoal uang (climate business) ketika bicara isu perubahan iklim juga merupakan hal krusial dalam skema REDD. Roy Spencer, PhD (2008) dalam bukunya Confusing Climate secara tegas mengkritik perubahan dan keanehan cara pandang para pihak yang hanya menyoal uang ketika bicara isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Bagi masyarakat adat, REDD adalah sebuah problema tersendiri. Ketidakjelasan status pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan wilayah adat dalam konteks Indonesia, adalah persoalan besar yang menghadang mereka. Padahal secara defacto mereka hidup dan berelasi dengan hutan secara turun temurun, dan terbukti mampu memelihara hutan berbasis kearifan lokal yang mereka miliki. Kendati secara internasional deklarasi hak-hak masyarakat adat sudah diketuk palu oleh PBB melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP: 2007), namun jika tidak ada kemauan kuat di level nasional mengakui hak-hak maysarakat adat, instrument hukum ini hanya retorika.

Untuk lingkup Indonesia, secara normatif masyarakat adat diakui di Konstitusi dasar pada pasal 18 (b) dan 28 (i),namun yang menjadi rintangan bagi masyarakat adat hingga kini, aturan pelaksana seperti Undang-undang dan Perda tentang pengakuan hukum secara substasi belum dan bahkan sengaja tidak dibuat. Karena itu, sulit bagi masyarakat menerima benefit dari skema REDD karena secara entitas hukum mereka lemah. Kendatipun Permenhut nomor 30/2009 dan selanjutnya no 36 tahun 2009 menyinggung soal masyarakat adat sebagai pihak yang dapat mengajukan proyek REDD dan menerima benefit, tetapi persoalan teknis dan administrasi adalah hambatannya berikutnya.

Mekanisme REDD memang belum final, namun suara-suara penafikan hak masyarakat adat atas hutan dan dipelaksanaannya semakin menguat. Negosiasi di Barcelona dan CoP 15 Copenhagen adalah pertaruhan seperti apa mekanisme ideal REDD dilaksanakan. Namun disisi lain masyarakat adat mestinya diposisikan sebagai stakeholder penting dalam mekanisme ini. Jika hak masyarakat adat kian hari kian di kebiri, saya kira penting untuk mendengarkan sekali lagi teriakan-teriakan berbagai komunitas masyarakat adat di dunia “No Rights No REDD”

*Tulisan ini dimuat di Majalah Kalimantan Review edisi (172/12/09)
** Fhoto ©Akar Foundation

Basuk Arang : Tradisi Dayak Iban di Musim Nugal

2009-10-10T10:54:00.003+07:00

“Tau’ majung tau’ nengkalung, tau’ nyimpai tau’ nyentagai, tau nyangkit tau ngait, tau ngebat tau’ nyikat. Padi kami suruh nyadi rumput suruh mati, padi tumbuh rumput mansuh, padi besae rumput parae” Penggalan lantunan bait-bait yang meluncur dari bibir Apai Janggut (70 th) menyudahi acara Basuk Arang malam itu di Menua Sungai Utik, sebuah kampung di Kabupaten Kapuas Hulu Kalbar. Ritual ladang yang dilakukan setelah habis masa Nugal tersebut biasa dilaksanakan setelah seluruh proses menugal selesai.

Berladang bagi masyarakat adat Dayak bukanlah sekedar kegiatan rutin setiap tahun, bagi mereka, berladang adalah cerminan hidup. Hal ini terlihat jika kita mengikuti satu siklus berladang mereka selama satu tahun, hampir seluruh waktunya mereka habiskan di ladang. Dari sana kita akan menyaksikan bahwa, berladang bukan hanya sekedar tebas-tebang dan tanam-tuai, tapi mereka mempertaruhkan kelangsungan kehidupan mereka dengan berladang. Oleh karena itu, muncul banyak sekali kearifan,pengetahuan lokal, dan prosesi kehidupan yang hakiki dari proses yang sejak dulu dianggap Pemerintah sebagai kehidupan liar dan terbelakang.

Kearifan tersebutlah yang ditemukan dalam ritual Basuk Arang (membasuh bekas arang) di masyarakat Iban. Ritual ini sesungguhnya dimulai ketika ladang selesai dibakar, dan Manggul yakni sebuah ritual memanjatkan doa kepada Petara (Tuhan) agar ladang diberi kesuburan dan kelimpahan hasil. Setelah Manggul selesai dilaksanakan, maka dimulai sebuah masa,di mana setiap orang harus berpantang untuk melakukan hal-hal yang telah digariskan atau dilarang oleh adat.

Larangan selama masa nugal yang hingga kini masih dipraktekan oleh Orang Iban di antaranya; Menebang kayu besar di hutan (Nengkalung); Membuat Simpai (gelang dari rotan); Mengukir gagang parang (Ngawit); Menempa Besi (Ngambuh-Nyempuh); dan dan larangan khusus bagi perempuan adalah; menenun serta menyulam (ngebat-ngikat); menganyam (ngebat-nyikat). Bagi kaum Pria dilarang untuk mencukur kumis serta Jenggot selama pantangan. Selain itu dilarang menarik Rotan melewati ladang dan menebang kayu menimpa ladang.

Larangan untuk menebang pepohonan besar di hutan dan berbagai larangan lainnya, akan berlaku hingga musim nugal berakhir yang ditandai dengan melakukan ritual Basuk Arang. Jika ada anggota masyarakat yang melanggar dan ketahuan oleh anggota masyarakat lain, maka yang bersangkutan terkena hukum adat Penti Pemali berupa : (a) Manok siko, (b) Duko site (c) Pinggae Sesingkap (d) karong Kerubong mungkol 5 (Rp.5000,-). Aturan yang kelihatannya memberatkan ini bagi orang luar pasti sulit diikuti, namun bagi orang Iban hal tersebut lakukan bukan semata-mata menghindari sanksi adat, tetapi menurut kepercayaan yang berlaku di sana jika pantangan ini dilanggar akan berdampak pada hasil ladang.

Setelah melewati masa pantangan, maka semua orang Iban dengan bersuka cita melakukan ritual Basuk Arang, perlambang masa pantang sudah berakhir. Acara Basuk Arang pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai group berladangnya yang disebut Bedurok. Setiap kelompok Bedurok berusaha memeriahkan acara lepas pantang tersebut dengan pergi ke hutan untuk berburu, dan perempuan menyiapkan tuak sebagai wujud suka-citanya.

Acara Basuk Arang biasanya dilaksanakan pada malam hari ketika semua anggota Bedurok hadir, dan biasanya kelompok lain juga akan diundang untuk makan malam bersama. Sebelum makan bersama, ritual Basuk Arangpun dimulai,semua peralatan menugal berupa tongkat kayu (tugal), parang, pakaian dan sebagainya dikumpulkan dan dibasuh dengan air dalam sebuah mangkok kecil yang telah dicampur berbagai sesajen. Ketua kelompok memulai ritual dengan membacakan mantera dan bait-bait sebagai ucapan syukur dan doapermohonan berkat atas keselamatan serta hasil panen yang berlimpah dalam bahasa Iban. Sesudah itu, semua anggota kelompok Bedurok akan berbaris untuk mencuci tangan dan kaki sebagai symbol mereka sudah terbebas pantang, dan arang bekas ladangpun terbuang sudah. Setelah itu,masing-masing anggota menggosokan tangan ke dinding dan berucap; seperti rapatnya dinding ini, seperti itulah pohon padi diladang kami.

Ritual Basuk Arang disudahi dengan makan bersama,sambil mencicipi tuak yang sudah disediakan. Basuk Arang hingga kini terus dipraktekan Dayak Iban di Sungai Utik, dan bagi mereka hal ini bukan rutinitas,ini adalah aktualisasi kehidupan yang beralaskan kearifan. Karena mereka bukan liar, mereka bukan peladang berpindah.

Betanung Toa Sio : Penyelesaian Sengketa Ala Dayak Punan Uheng-Kereho

2009-01-22T11:02:00.007+07:00

Matahari belum meninggi, suasana kampung Nanga Enap Desa Cempaka Baru di Kapuas Hulu masih sepi, namun beberapa kelompok masyarakat terlihat berduyun-duyun menuju hilir kampung. Rombongan tersebut adalah dua pihak yang sedang bertikai memperebutkan sebidang tanah seluas ± 5 Ha, dan tak ada yang mau mengalah.

Perebutan tanah atau lahan saat ini kerap terjadi di kehidupan masyarakat, dan salah satunya seperti yang terjadi di Nanga Enap. Tanah yang disengketakan tersebut merupakan tanah warisan dan masing-masing pihak meng-claim memiliki sebidang tanah itu. Pihak yang bersengketa tersebut adalah kubu Umar (penggugat) dan Djangin (tergugat). Kubu penggugat menyatakan tanah yang dikelola oleh tergugat selama ini adalah tanah milik trah keluarganya dan hasil pembukaan hutan untuk diladangi (tovong) leluhur mereka bernama Congo. Namun, pihak tergugat berkeras menyatakan bahwa lahan tersebut adalah warisan dan hasil tovong leluhur mereka bernama Bato’.

Berdasarkan claim masing-masing, kedua belah pihak bersepakat untuk membawa sengketa ini ke pengurus adat. Namun atas saran ketua adat sengketa ini sebaiknya dimusyawarahkan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Proses musyawarah ini langsung di mediasi oleh ketua adat dengan menghadirkan saksi dan para sesepuh kampung yang mengetahui duduk cerita dan asal-usul lahan tersebut. Akan tetapi, proses mediasi ini tidak berjalan lancar karena kedua kubu bersikeras dengan keyakinannya, terutama pihak penggugat.

Menindak-lanjuti hal tersebut, pengurus adat menyerahkan seperti apa langkah yang akan di pakai oleh kedua belah pihak untuk memutuskan perkara ini. Karena sengketa ini sifatnya bukan pelanggaran pidana adat, maka mekanisme penyelesaian sengketa yang biasa dipakai oleh Dayak Punan Uheng Kereho menentukan siapa pemilik sah adalah; Matot (sumpah), Selemae’ (menyelam di air) dan Betanung (Mengundi). Matot adalah cara tertinggi dalam penentuan pemenang perkara yakni bersumpah menggunakan media seperti; memotong tubuh Anjing menjadi dua bagian, atau meminum air yang sudah dicampur taring Harimau. Dan pihak yang kalah pasti akan menemui ajal atau jatuh sakit setelah itu. Selemae’ adalah penentuan pemenang perkara dengan cara kedua belah pihak saling menyelam di air dan siapa yang paling lama bertahan itulah pemenangnya. Namun kedua cara ini kini jarang dipakai di Punan Uheng Kereho, karena hanya untuk kasus yang luar biasa berat. Dan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak (Umar dan Djangin) untuk menyelesaikan perkara ini adalah Betanung.

Tanung atau Betanung, adalah cara yang lazim dipakai untuk menyelesaikan perkara yang sulit untuk diselesaikan. Di berbagai sub-suku Dayak, Tanung sering dipakai dengan penamaan yang berbeda-beda. Pada masyarakat adat Dayak Punan Uheng-Kereho, Betanung dilakukan memakai alat seperti Soput (sumpit), dan Toa Sio (telur ayam) sebagai media penentuan pemenang. Dan cara yang dipakai oleh Umar dan Djangin adalah Betanung Toa Sio.

Lazimnya sebuah acara Betanung, maka pihak penggugat (Umar) harus menyediakan semua bahan yang akan dipakai untuk Betanung. bahan-bahan itu antara lain ;telur ayam, tempurung kelapa, kapur sirih, kunyit, Tungku, jarum dan sesajen lainnya. Setelah semua alat tanung siap, hari dan tanggal pelaksanaan pun ditetapkan. Tepat pada tanggal 13/11/2008, berlokasi di atas tanah yang disengketakan proses Betanung itu pun di mulai.

Sebelum ritual dimulai, semua alat kelengkapan Betanung diserahkan penggugat kepada A. Saung (Kepala adat) yang akan memimpin Tanung untuk diperiksa apakah semua syarat sudah lengkap. Selain syarat kelengkapan, ketua adat dan pihak tergugat juga memeriksa kesesuaian dan kelayakan alat yang disediakan oleh penggugat tersebut, agar tidak ada kecurangan. Setelah semua dirasa lengkap, maka proses selajutnya ketua adat kembali mempersilahkan kedua belah pihak memaparkan alasannya tetap mengklaim tanah sengketa. Lalu, kedua belah pihak diminta menunjukan batas-batas tanah yang diklaimnya agar ketika memimpin Tanung dan membaca mantera ( Betutok ) tidak salah. Hal yang terpenting dalam Betanung adalah penghormatan kedua belah pihak terhadap hasil Tanung. Untuk itu, kedua belah pihak berjanji tidak akan mengganggu-gugat hasil Tanung, dan tetap menjaga keharmonisan hubungan antar keduanya serta keluarga besar.

Tepat pukul 09.30 pagi, acara Betanung Toa Sio pun dimulai. Ketua adat dan beberapa pihak memasang tungku perapian dan yang lain memastikan lokasi terlindung dari hembusan angin yang kencang sehingga nyala api akan rata membakar batok kelapa berisi telur ayam. Telur ayam yang akan dibakar dilubangi kecil di atasnya memakai jarum, lalu ditandai oleh ketua adat dengan tiga garis yakni Putih, Kuning dan Hitam. Dan kedua belah pihak diminta untuk memilih satu garis yakni Putih atau Kuning. Karena garis hitam adalah garis milik adat, artinya ketika telur dibakar dan putih telurnya meleleh tanpa menyentuh garis milik kedua belah pihak (Putih dan Kuning), namun menyentuh garis hitam maka tanah itu akan menjadi milik adat (umum).

Sebelum menyalakan api dan membakar telur, ketua adat Betutok dan memanggil roh-roh para leluhur untuk turut hadir dalam proses ini, ternyata beberapa saat setelah terbakar, telur ayam tersebut mengeluarkan lelehan dan mengarah ke garis putih yang merupakan milik keluarga Djangin (tergugat). Sorak sorai terdengar, dan keluarga Djangin yang selama ini mengelola lahan tersebut dinyatakan sebagai pemenang.

Satu lagi bukti kearifan masyarakat adat dalam mengelola dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Tidak perlu campur tangan negara atau pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di internal masyarakat adat. Celakanya, kearifan model masyarakat adat ini banyak direduksi dan dipinggirkan oleh negara dengan alasan dualisme hukum, primitive dan sebagainya, sehingga hukum adat dihapus dari sistem hukum di Indonesia. Dan sialnya lagi, hampir semua kita percaya bahwa yang namanya keadilan hanya bisa didapatkan di ruang pengadilan negara. Apakah Betanung Toa Sio ini bukan bukti bahwa masyarakat adat mampu menyelesaikan perkaranya?. Tentu kita semua ingat akan makna hakiki perkataan Cicero "Ubi societas ibi ius"..dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Artikel ini ditulis sebagai penghormatan kepada segala kearifan berbagai masyarakat adat dimana pun berada

Pendidikan Hukum Kritis Untuk Tokoh Adat Dayak Kalis

2008-10-16T12:22:00.005+07:00

Ini kali kesekian saya menginjakan kaki di Kampung Nanga Danau kecamatan Kalis, Kabuapten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Beberapa waktu lalu, saya dan rekan-rekan dari LBBT diundang oleh masyarakat adat Dayak Kalis untuk berbagi informasi mengenai perkembangan masyarakat adat dan info Hukum yang memang menjadi spesialisasi kami.

Pendidikan Hukum Kritis (PHK) yang dilaksanakan selama dua hari 19-20 Sept '08 sesungguhnya tindak lanjut dari berbagai pertemuan dan diskusi informal antara masyarakat adat Dayak Kalis dan LBBT.

Pelaksanaan kegiatan yang di khususkan buat tokoh adat (fungsionaris) dayak Kalis ini di ikuti oleh 45 orang. Mengapa memilih tokoh adat untuk pelatihan semacam ini? pertanyaan tersebut juga menggugah saya ketika memutuskan untuk turun lapangan memfasilitsi kegiatan ini. Alasannya bisa beragam, namun yang dapat saya simpulkan bahwa tokoh adat adalah sentral informasi dan tempat bertanya masyarakat awam di kampung-kampung.

Kesimpulan ini tidaklah meleset jauh-jauh ketika ada diskusi kecil persiapan kegaitan dengan Pak Teddy (utusan masyarakat) yang menyatakan urgensi bagi para tokoh adat ini adalah "informasi" mengenai perkembangan masyarakat adat dan tentu saja info hukum (aturan perundangan,kovenan dll) yang berpihak kepada nasib mereka. Apalagi beberapa bulan sebelumnya, komunitas Dayak kalis telah sukses mendokumentasikan hukum adatnya secara tertulis.

PHK yang saya fasilitasi, bukanlah PHK murni sebagaimana yang tertera di manual PHK yang kerap LBBT dan HuMa pakai untuk memfasilitasi kegiatan dimana saja. Alur pelatihan sengaja saya elaborasi dengan berbagai informasi yang tentu saja relevansinya sangat akrab dengan berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat Kalis. Dari analisis sosial yang singkat, saya menangkap berbagai kekhawatiran orang kalis mengenai tidak adilnya pengelolaan sumberdaya alam oleh rezim ini yang selalu saja menempatkan mereka pada posisi "nonton". Rencana pertambangan batu bara dan emas serta masuknya PT.Kawedar Wood Industry (KWI) pemenang lelang HPH/IUPHHK tahun lalu semakin membuat resah.

Akhirnya PHK ini terbagi menjadi dua bagian;pertama menjelaskan bagaimana hukum itu ada dan segala unsur di dalamnya, lalu yang kedua adalah merespon persoalan dengan informasi yang saya bawa (untung laptop masih kuat). beberapa informasi perkembangan masyarakat adat dan hukum sudah saya buat print out seshingga ini cukup membantu proses pelatihan.

Yang menarik dari pelatihan ini, adalah turut hadirnya dua orang pejabat kabupaten Kapuas Hulu, Pak Anton Rawing dan Aleksander keduanya adalah putra daerah Kalis. Kebetulan keduanya juga sama-sama kepala Dinas. dengan hadirnya dua orang ini membuat pelatihan ini sangat kaya informasi dan memiliki kekuatan sendiri.

Penghujung pelatihan, dari interaksi personal saya tidak menyangka akan ada kesepakatan internal mereka, bahwa para tokoh adat tidak boleh menjual tanah (wilayah) kepada orang luar tanpa persetujuan masyarakat. kalau itu dilakukan pengurus adat tersebut di berhentikan dan bahkan di usir keluar wilayah Kalis...hemmm seram.

TN BBBR Penjarakan Masyarakat Adat Limbai

2008-07-03T08:53:00.002+07:00

Wajah letih bercampur sedih itu tiba-tiba saja mencuri perhatian saya menghentikan langkahku untuk memasuki Aula pertemuan di KM 4 Nanga Pinoh. Sambil tersenyum saya mencoba menyalami dua orang yang cukup saya kenal sebelumnya yakni Pak Toro dan Pori. Keduanya adalah warga dusun Sungkup Kecamatan Menukung kab.Melawi Kalbar.
Keduanya memang saya kenali ketika mereka ditangkap oleh Polisi dan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya tahun 2007 lalu, kebetulan saya bersama Hendri Zulkipli memberikan penguatan dan konsultasi hukum kepada keduanya di Mapolres Melawi.

Wajah sedia keduanya jelas terpancar, karena sehari sebelumnya tanggal 26/6/2008 keduanya di vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Sintang setelah melewati 13 kali persidangan. Vonis ini sangat tidak adil, karena tuduhan merusak zona inti Taman Nasional tidak beralasan karena keduanya berladang di wilayah adat mereka. Vonis penjara kurungan 7 bulan ditambah denda Rp.50.000.000 bukanlah hal yang ringan bagi mereka berdua, padahal berladang pun hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terkadang juga tidak cukup.

Menurut Manan, Temenggung dayak Limbang di dusun Sungkup, kehadiran TNBBBR bak hantu yang menakutkan. Mereka datang dan melarang masyarkat untuk memasuki hutan, padahal orang sungkup ada di daerah ini sejak beratus tahun yang lalu. Merunut sejarahnya, Taman Nasional ini mulai di tahun 1992, dan sebelumnya wilayah ini adalah cagar alam. Dan pada tahun 1998, Masyarakat adat sungkup di ajak untuk melakukan pemetaan wilayah adat bersama NRM/USAID, SILVA Untan, Dinas Kehutanan dan TNBBBR dengan pendamping teknis pemetaan dari PPSDAK-Pancur Kasih. Dan hasilnya adalah sebuah peta 3 dimensi yang masih tersimpan dengan rapi di kampung Sungkup.

Peta hasil kerja multipihak inilah yang sangat diyakini oleh penduduk lokal merupakan batas antara TN dan wilayah adat.Karena peta ini dengan sangat tegas membatasi mana yang merupakan wilayah TN dan mana miliknya masyarakat adat. Namun semua itu menjadi sia-sia ketika pada bulan Agustus tahun lalu, sepasukan Polisi menangkap Toro di ladang miliknya di perhuluan sungai Ela. setelah menangkap Toro, Polisi lalu memanggil Pori sebagai saksi, namun apa yang terjadi Pori pun ditangkap juga atas tuduhan berladang di Taman Nasional.

Keduanya kini harus bersiap-siap menanggung derita akibat butanya mata, dan kerasnya hati Pemerintah bersama Instansi terkai, yang memandang bahwa proses konservasi hanya berjalan kalau semua masyarakat adat yang adat di kawasan hutan di usir keluar. Mereka lupa bahwa masyarakat adat sudah tinggal di kawasan ini jauh sebelum negara ini di cita-citakan ada.
Pemerintah lupa, atau sengaja lupa bahwa masyarakat adatlah yang memiliki konsep konservasi terbaik di dunia. Hingga saat ini kawasan hutan mereka masih utuh dan terjaga, adat istiadat serta ke arifan lokal selalu menjaga tindak-tanduk mereka. Hutan adalah napas bagi mereka, dan ketika masyarakat merusaknya itu artinya mereka bunuh diri.

Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa negara/pemerintah tidak bertanya kepada mereka, dan mengapa pemerintah melakukan klaim kebenaran sepihak bahwa konservasi ala-pemerintahlah yang terbaik (termasuk dengan cara memenjarakan masyarakat adat). Ini aneh..dan sangat aneh.

Putusan pengadilan negeri Sintang yang memvonis Toro dan Pori selama 7 bulan kurungan dan denda 50 juta rupiah adalah sebuah aib. Dakwaan Jaksa berdasarkan bukti persidangan jelas-jelas sangat tidak terbukti, namun vonis bersalah tetap datang jua....

Negara apa ini...??????

Yang jelas keduanya bersama LBBT dan Penasehat Hukum setuju pembodohan ini tidak boleh terjadi. Konservasi yang eko fasis tidak boleh ada di negara ini.....

Kampung Percik : Indahnya Kebersamaan

2008-06-10T15:44:00.003+07:00

Percik, atau kampung Percik sebenarnya sudah sangat akrab di telinga saya beberapa tahun lalu. Dan sekitar tiga bulan lalu, saya pernah berkirim e-mail untuk mencari tau lebih detil mengenai Percik.

Hingga beberapa hari lalu, ketika mengikuti sebuah diskusi mengenai Resource Centre-nya HuMA, sebuah Ornop yang bergerak dibidang penguatan hukum berbasis masyarakat dan ekologi- Jakarta saya bersama seorang rekan disarankan untuk berkunjung ke lembaga Percik- Salatiga.

Atas saran tersebut, saya pun berangkat ke Semarang tanggal 2 Juni 08, sembari bertemu dengan rekan-rekan dari LBH-Semarang (rahma dan karman). Esok paginya dengan menyewa mobil saya dan rekan berangkat ke Lembaga Percik Salatiga.

Kesan pertama masuk ke kampung Percik jelas sangat heran dan terkagum-kagum atas kesederhanaan dan kuatnya hembusan idiologi kesetaraan disana. Rencananya kami akan bertemu dengan Mbak Ninik, seorang staff peneliti di sana namun beliau belum tiba.Tak dinyana kami langsung di temui dan ngobrol sangat akrab dengan pak I Made Samiana (salah seorang pendiri Percik).

Pak Made langsung menceritakan sejarah terbentuknya Percik pada tahun 1998, namun diksusinya telah dimulai sejak 1996, ketika beberapa pendirinya yang ketika itu masih tercatat sebagai dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)-Salatiga di berhentikan secara sepihak oleh manajemen UKSW karena perbedaan pandangan.

Semenjak itu, para pengajar tersebut kelimpungan karena tidak memiliki lagi pekerjaan dan tentunya tertekan secara batin karena diperlakukan secara tak adil. Namun karena semangat dan kebersamaan, mereka kemudian membentuk sebuah wahana belajar bersama agar mereka tak terlepas begitu saja dari kehidupan inteletualitas, dengan mengedepankan semangat kekeluargaan, kesetaraan dan nilai kemanusiaan bernama PERCIK (Persemaian Cinta Kemanusiaan).

Setelah ngobrol dengan Pak Made, saya dan rekan melanjutkan obrolan dengan pak Pradjarta direktur Lembaga Percik saat ini. Dari beliaulah saya memahami bagaimana idiologi/spiritualitas Percik yang luat biasa. Seperti dalam hal pembangunan beberapa sarana pertemuan dan kantor Percik yang mengadopsi sebuah kampung dengan segala kesederhanaanya. Mulai dari bentuk rumah, tidak menebang pohon yang telah tumbuh dulu disana, dan keramah-tamahan semua penghuni Percik terhadap tamu yang datang.

Dalam hal penghargaan terhadap manusia (kesetaraan), pak Pradjarta mengisahkan bagaimana semua orang di percik diperlakukan sama. Satu kisah menarik dari beliau mengenai peresmian salah satu Aula besar milik Percik yang diresmikan oleh Ibu Dapur (juru masak) Percik, padahal yang hadir banyak pejabat dan seorang Pradjarta yang Doktor itupun tak meresmikan gedung tersebut.

Apa yang terjadi di Percik bukanlah tanpa perdebatan dan perbedaan pandangan, namun dinamika itulah yang menjadikan Percik seperti saat ini. Saat ini Percik aktif memfasilitasi diskusi lintas agama, dan terus memperjuangkan nilai-nilai demokrasi,dan advokasi HAM. Hal ini berasa ketika saya di persilahkan mengikuti diskusi mengenai Pesantren yang menghadirkan KH.Achmad Mudzakir pengasuh Pondok Pesantren "Sabilul Huda" Tegaron Banyu Biru Semarang. Tentunya banyak hal yang saya dapatkan disana.

Akhirnya, waktu harus menjadi alasan untuk meninggalkan kampung Percik. Tepat jam 2 siang saya meninggalkan Percik menuju Semarang karena kereta Argo Muria akan membawa saya tepat pukul 4 sore. Tak lupa, saya pun membeli beberapa hasil publikasi Percik sebagai bahan diskusi di kantorku. Karena tujuan utama saya ke Percik adalah belajar mengenai bagaimana Percik dan apa yang mereka lakukan. Mudahan LBBT (kantorku) bisa mewujudkan konsep pemberdayaan yang berkaca pada apa yang dilakukan oleh Percik. Dan mudah-mudahan pembelajaran ini bisa diterapkan pada program Banua Learning Centre yang akan digagas beberapa waktu kedepan..semoga....

info selengkapnya mengenai Percik kunjungi websitenya : http://www.percik.or.id/

BBM Naik Lagi..

2008-05-24T22:52:00.004+07:00

Akhirnya harga minyak naik..........!

naiknya harga minyak tersebut membuat rakyat tambah tersiksa bathinnya...(harga naik,langka,antre dan rebutan,dll)

Gambar ini diambil sesaat sebelum 00.00 (tgl 23/5/08) semalam, di SPBU Ahmad Yani Pontianak. Tampak antrean panjang pembeli BBM yang pada 'Parno' gara-gara harga naik....

hehe SBY-JK...(Susah- Bensin -Yah- Jalan- Kaki)....

Sawit Ancam kawasan Perhuluan Sungai Melawi Kalbar

2008-05-24T19:54:00.003+07:00

“Jika ada yang mengatakan masyarakat Serawai dan Ambalau menerima SAWIT itu kebohongan besar”Ungkap Suban Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ambalau ketika mengikuti pertemuan yang diselenggarakan Gerakan Masyarakat Adat Serawai (GEMAS) tanggal 6-7 April 2008 di Wisma Antonius Serawai. Menurutnya, opini yang berkembang menyatakan masyarakat pasca sosialisasi di Kemangai sudah menerima Sawit sangat tidak benar, sebab sosialisasi tersebut tidak menyasar masyarakat secara luas, tetapi hanya perangkat desa dan oknum tertentu sehingga sudah dikondisikan untuk menerima sawit.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh GEMAS di Serawai April lalu, merupakan tanggapan atas resahnya masyarakat mengenai simpang-siurnya isu masuknya perkebunan Kelapa Sawit ke Serawai dan Ambalau setelah sosialisasi oleh pihak Investor dan pihak kecamatan.

Hingga saat ini masyarakat Serawai dan Ambalau belum memutuskan untuk menerima perkebunan Sawit,dengan berbagai alasan.Selain berdampak tidak baik terhadap lingkungan, perkebunan skala besar (monokultur) dikhawatirkan akan mengambil dan merusak tanah-tanah dan hutan adat seperti yang terjadi di berbagai kabupaten lain di Kalbar.

Suara-suara penolakan terhadap kehadiran perkebunan sawit di daerah ini, sesungguhnya sudah lama mengemuka. Pertemuan besar utusan masyarakat se-kecamatan Ambalau pada 31 Maret 2008, dihadiri ± 300 orang dengan tegas mengatakan bahwa masyarakat menolak perkebunan Kelapa Sawit. Selain itu, para utusan ini meminta Pemda Sintang untuk memperhatikan keinginan masyarakat supaya dibantu mendapatkan bibit tanaman Karet yang sudah akrab dengan kehidupan masyarakat adat Dayak di perhuluan sungai Melawi.

Sosialisasi masuknya perkebunan Sawit di Kecamatan Ambalau, ternyata tak berbeda halnya di Kecamatan Serawai. Kegiatan yang dilakukan di gedung Serba Guna Serawai ini pun hanya mengundang perangkat desa dan beberapa masyarakat saja. Selain pihak perusahaan, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Dinas Perkebunan Sintang dan Anggota DPRD Sintang berserta Muspika Serawai. Dan hasilnya dapat ditebak, seolah-olah masyarakat Serawai setuju menerima Sawit.

Namun hasil sosialisasi ini dimentahkan oleh pertemuan utusan masyarakat dari 16 Desa se-kecamatan Serawai pada 6-7 April lalu. Kegiatan yang di inisiasi oleh GEMAS tersebut dihadiri oleh 80 orang utusan dan menyatakan bahwa masyarakat Serawai menolak Sawit.

Selain dihadiri oleh utusan 16 Desa se-kecamatan Serawai, pertemuan ini juga dihadiri oleh utusan dari kecamatan Ambalau yang pada saat itu menyampaikan suara-suara penolakan masyarakat Ambalau terhadap rencana masuknya sawit.

Pada pertemuan tersebut,masyarakat di dua kecamatan ini pun mengemukakan alasan-alasan mengapa mereka menolak Sawit. Diantaranya: pertama masyarakat adat Dayak Uud Danum tetap berpegang teguh kepada kesepakatan Musyawarah adat (musdat) pada tahun 2002 yang intinya menolak Sawit di wilayah masyarakat adat Serawai dan Ambalau. Kedua,Perkebunan sawit hanya akan mempersempit ruang gerak masyarakat adat seperti meramu hutan,berburu,berladang,berkebun karet dan sebagainya. Ketiga Masyarakat diperhuluan sungai Melawi lebih untung jika kerkebun karet daripada Sawit, hal ini seiring dengan program kerja Gerakan Masyarakat Adat Serawai (Gemas), yang telah bertanam karet dengan sistim Arisan Gotong Royong Masyarakat Peduli Masa Depan (AGR-MPMD)

Selain alasan-alasan diatas, masyarakat Serawai-Ambalau menghimbau agar Pemda Sintang lebih peduli terhadap aspirasi masyarakat banyak yang menginginkan karet daripada harus memaksakan perkebunan sawit yang “asing” bagi masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan Pidato Bupati Sintang (Milton Crosby) pada acara syukuran Bupati Cup tanggal 7 April 2008 di Serawai yang mengatakan “Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Sintang tidak memaksakan atau mengharuskan menerima perkebunan kelapa sawit,masyarakat punya hak untuk menolak, pemerintah juga mendukung masyarakat yang punya keinginan untuk menggalakkan perkebunan karet, karena harga karet setiap tahun cenderung meningkat.

Hari Bumi : Sedalam Apa Esensinya Bagi Kita ?

2008-04-22T14:32:00.005+07:00

Hari ini tepat 38 tahun yang lalu (22 April 1970), sejak ditetapkannya Earth Day di Amerika Serikat masih banyak pertanyaan-pertanyaan menggelayut sejauh apa esensi hari bersejarah itu dimaknai oleh kita?

Senator Gaylord Nelson mungkin tidak tidak menyangka bahwa pada saat ini masih ada orang yang mau berpanas-panasan memeringati hari Bumi dijalanan,lapangan dan dimana saja. Sejak kematiannya 3 juli 2005 lalu, Gaylord Nelson semasa hidupnya adalah seorang pencinta lingkungan yang gigih menyoal penyelamatan bumi.

Kisah perjuangan-nya untuk untuk keselamatan bumi dimulai pada tahun 1962 ketika melontarkan gagasan-gagasan penyelamatan lingkungan. Pidatonya pada tahun 1969 di Seatlle yang menggagas adanya kurikulum perguruan tinggi tentang hal-hal krusial yang hangat pada masa itu dan salah satunya adalah masalah lingkungan, menjadi pidato yang diingat semua orang dan cikal bakal lahirnya hari bumi.

Gagasan Gaylord Nelson ini ternyata disambut baik oleh kalangan masyarakat luas. Dukungan dari berbagai pihak ini tumpah ruah ketika terjadi demonstrasi di fithh Avenue New York pada tanggal 22 April 1970 yang intinya menghujat para perusak lingkungan. Majalah Time memperkirakan 20 juta orang turun ke jalan di berbagai tempat (New York, Washington dan San Diego). Aksi monumental inilah yang menjadi tonggak lahirnya HARI BUMI.

Saat ini setiap tanggal 22 April, kita memang melihat ada beberapa elemen yang masih turun kejalan untuk memperingati dan menyerukankan penyelamatan Bumi. Tetapi semangatnya menurut saya kalah heroik dengan apa yang dilakukan para pejuang lingkungan pada masa-masa awalnya. Bukan hendak mengecilkan arti aksi turun kejalan-nya para akvisi lingkungan (saya juga pegiat lingkungan lho), tetapi tetap saja saya merasakan bahwa turun kejalan saat ini hanya rutinitas dan aksi "selebritisasi lingkungan".

Mestinya,dihari bumi ini kita semua (bukan hanya aktivis lingkungan) perlu memikirkan penyelamatan-penyelamatan yang aksional dan melibatkan banyak pihak. Melakukan penyadaran dan pendidikan lingkungan mulai dari lingkup keluarga hingga level pengambil keputusan mestinya adalah hal yang perlu dipikirkan dan dilakasanakan.

Yang saya alami, kita dimana-mana bicara soal penyelamatan lingkungan dan tetek-bengeknya. Tapi, ketika pulang kerumah, kita malah buang sampah disembarang tempat, tidak hemat energi (ke warung sebelah aja naik motor),nyalain AC hingga hampir-hampir membekukan darah.

Penyelamatan lingkungan menurutku bukanlah semata turun ke jalan dan berdarah-darah, namun tetap diam dirumah dan melakukan tindakan hemat energi, buang sampah pada tempatnya, tidak boros air bersih adalah sebagian usaha penyelamatan Bumi. Namun yang penting bagi saya adalah,bagaimana menyadarkan orang dan diri sendiri bahwa bumi sedang berjalan menuju kehancuran, kalau tidak ada usaha bersama melakukan penyelamatan.

Baca buku dan literatur lainnya tentang lingkungan menurutku juga hal riil penyelamatan bumi. STOP GLOBAL WARMING !

ILLEGAL LOGGING : MAHLUK APA ITU?

2008-04-18T15:05:00.006+07:00

Lama-lama aku mual juga mendengar istilah satu ini (illegal logging), paling sering dipakai orang, namun banyak yang lupa bahkan buta makna hakiki dan implikasinya. Saya memang tidaklah ahli betul A-Z mengenai terminologi ini, namun dampak dari istilah ini sejak beberapa tahun lalu kami coba mendiskusikannya lebih mendalam.

Masyarakat awam memang tidaklah terlalu menghiraukan istilah keren apa yang dipakai, asal mereka mahfum saja maksudnya. Nah persoalannya sekarang “mereka” latah juga menggunakan istilah ini dan entah mengerti maksudnya apa tidak. Hal ini lumrah apa lagi penggiringan definisi bukalah ranah yang mesti mereka kuasai. Nah, akibatnya dipastikan masyarakat akan mudah menggelontorkan ucapan atau istilah sesuai dengan apa yang mereka dengar dan tonton dari media. Apalagi kalau istilah-istilah tersebut diproduksi oleh pemerintah.

Saya hanya mencoba mengingatkan kepada kita semua bahwa istilah “Illegal Logging” bukanlah hanya sebuah terminologi semata, tetapi banyak hal yang berkejaran dan bermain dibelakangnya. Menurut sejarah lahirnya istilah ini tak lain adalah respons pemerintah akan kerusakan hutan akibat penggundulan yang masif di Indonesia. Lagi-lagi campur tangan Uni Eropa dalam hal ini adalah faktor dominan mengemukanya istilah “Illegal Logging”.

Terminologi ini sesungguhnya mulai mengemuka pada saat keluarnyan Inpres No 5 tahun 2001 Tentang Pemberantasan penebangan kayu illegal (illegal logging) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. Inpres ini sesungguhnya lahir sebagai respons maraknya perusakan hutan di kedua wilayah tersebut. Masalah ini lalu tidak hanya menjadi masalah di Aceh dan Kalteng semata, pengrusakan kedua wilayah konservasi ini menjadi persoalan nasional yang intinya adalah Deforestasi. Oleh sebab itu, masalah Leuser dan Tanjung Puting didorong oleh berbagai pihak sehingga menjadi diskusi nasional periode 2003-2005.

Tekanan berbagai pihak kemudian berhasil menjadikan persoalan deforestasi ini hingga ke level Perpu, yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan (PKHH). Persoalanya, ketika hendak mendorong Perpu menyoal pencegahan deforestasi menjadi UU, pemerintah tiba-tiba mengeluarkan Inpres No 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Dalam Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Luar biasanya, Inpres ini menjadi salah satu kebijakan yang paling luas cakupan koordinasi ( 16 instansi) dan sifat perintah maha kuat.

Inti dari perintah Inpres tersebut adalah memerintahkan untuk menegakan : pasal-pasal pidana dalam UU no 41 tentang Kehutanan terutama yang berkaitan dengan kegiatan menebang, mengangkut,menguasai,membawa alat-alat yang diduga untuk menebang memotong dan membelah pohon tanpa ijin pejabat berwenang. Menindak tegas oknum petugas yang terlibat. Kerjasama dan saling koordinasi, serta melakukan penanganan alat bukti Illegal Logging dengan segera agar nilai ekonomisnya tidak hilang.

Namun yang menarik dari Inpres ini, yakni memberi perintah khusus agar para kepala daerah untuk mencabut Perda dan keputusan daerah yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Kehutanan. PADAHAL, menurut UU No 10 tahun 2004 tentang Tata Urutan Perundangan, Inpres tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dicabutnya Perda. Karena mekanisme ini hanya bisa dilakukan melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda. Jelas saja instruksi ini telah menyalahi fungsi dan keberadaannya.

Menurut Steny dan Danang Setianto penulis buku Pemberantasan Destructive Logging :Potret Gap Antara Masalah dan Jawaban Hukum, terminologi Illegal Logging sangatlah tidak cocok untuk dijadikan landasan hukum persoalan kehutanan Indonesia. Menurut mereka, ada kecenderungan kuat Pemerintah menyikapi kerusakan hutan hanya akibat persoalan sah atau tidaknya orang menebang pohon. Celakanya selama ini hukum pidana kita belum akrab dengan Illegal sebagai sebuah tindak pidana. yang paling sering dipakai dalam hal menjatuhkan sanksi pidana adalah : Tindak Pidana dan pertanggung jawaban pidana.

Bandingkan tindak illegal logging menurut Obidzinki (dari CIFOR) terdiri dari; operasi pembalakan diluar petak tebangan, perusahaan penebangan kayu yang tidak mempunyai izin tetapi tetap melakukan pembalakan kayu, menggunakan izin IPK (izin pemanfaatan kayu) untuk melakukan tebang habis dengan dalih untuk membuka perkebunan, kayu bulat dan kayu gergajian yang tidak dilaporkan dengan menggunakan dokumen pengapalan yang berbeda, pembalakan dan usaha perkayuan lain yang beroperasi tetapi menghindari pajak dan pungutan-pungutan sah, dan terakhir operasi skala kecil yang tidak memiliki izin pembalakan.Kesemuanya mengacu pada Izin (legalitas), jadi bagi mereka yang biasa berurusan soal perijinan mereka tentu menjadi “penjahat kayu” bisa lepas dari mereka. Bagaimana dengan masyarakat disekitar hutan? Apakah mereka harus menunggu ijin pejabat terkait untuk menebang sebatang pohon untuk peti mati kerabatnya?. Lagi-lagi istilah ini adalah masalah.

Sekarang mari kita bicara implikasi istilah ini. Illegal logging sama halnya dengan penebangan pohon tidak sah menurut hukum negara yang berlaku, tentu saja aspek kuatnya adalah sah atau tak sah menebang pohon (tindak pidana administrasi semata) bandingkan dengan pengertian IL menurut Uni Eropa : Illegal logging is the harvest, transportation, purchase or sale of timber in violation of national laws, The harvesting procedure itself may be illegal, including using corrupt means to gain access to forests; extraction without permission or from a protected area; the cutting of protected species; or the extraction of timber in excess of agreed limits.

Nah apakah kerusakan hutan yang terjadi ini semata disebabkan oleh penebangan yang tidak memiliki ijin? salah! kerusakan hutan terbesar di negara ini justru disebabkan oleh perusahaan pemilik ijin HPH/IUPHHK. Richardo Simarmata (2007), mengungkapkan hingga menjelang tahun 1970 saja terdapat 64 HPH dengan luas Konsesi 8 Juta Ha. Bandingkan dengan draft laporan riset, tidak diterbitkan, ”Pengelolaan hutan oleh/bersama masyarakat, antara realita dan kebijakan”. Andri Sentosa RMI Bogor (2007). Yang mencatat bahwa, pada tahun 1980-1990 terdapat 228 HPH yang dimilik oleh 10 Perusahaan dengan luasan Konsesi 20 Juta Ha.
Ribetnya lagi pemerintah hanya mempersoalkan aspek pidana admisnitrasi dalam menanggulangi kasus penebangan merusak ini. Artinya, kalau anda memiliki ijin anda sah untuk merusak hutan, kalau tidak memiliki ijin (legal/sah) anda adalah PENJAHAT.

NAH ! bagaimana kalau bapak/ibu dan kerabat anda kini bermukim di kampung dan dekat dengan kawasan hutan?? secara kultural memilki hubungan religius-magis dengan hutannya, apakah dia adalah PENJAHAT ketika dia menebang sebatang pohon untuk kayu bakar? apakah dia akan menjadi pesakitan hanya karena menebang pohon untuk berladang sebagai sebuah tradisi? apakah dia akan menjadi narapidana hanya karena menebang sebatang pohon untuk keperluan hidupnya? dan kesemua itu hanya karena mereka tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang?. ingat Illegal Logging !!

Uni Eropa mendorong terminologi ini bukannya tanpa maksud, kini mereka telah memiliki berbagai project bernilai jutaan dolar, dari istilah ini. Forest law Enforcement Government and Trade adalah pintu masuk bagaimana isu kehutanan menjadi project strategis mereka diberbagai pelosok dunia. Mulai dari benua Africa (African FLEGT), European and North asia FLEGT, East Asia FLEGT dan FLEGTI di negara kita.

Sekarang sejak FLEGT beroperasi di Jambi dan KALBAR, masyarakat adat yang berdiam di kawasan hutan menjadi bulan-bulanan mereka. Kasus Pak Toro dan Pori warga masyarakat yang berladang di tanah mereka sendiri yang di klaim TN Bukit baka Bukit Raya Kab Melawi Kalbar kini harus mendekam di sel tahanan Polisi atas tuduhan merusak Hutan. Banyak lagi contoh masyarakat yang diusir dari tanah nenak moyangnya atas nama keperluan kawasan konservasi dan Proyek-proyek atas nama pemberantas “Illegal Logging”. Sudah saatnya kita berpikir kritis bahwa istilah ini bukan jawaban atas kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia. Bukan penebangan Illegal saja yang merusak tapi yang sudah memiliki ijin sah malah lebih luar biasa (biadab) merusak hutan. STOP DESTRUCTIVE LOGGING bukan ILLEGAL LOGGING !!

Foto from :www.savetheorangutan.org

Kapolda Kalbar Di Copot

2008-04-17T17:35:00.008+07:00

Rasa enasaran banyak pihak atas penanganan kasus Pembalakan Merusak (destructive logging) hutan di Kabupaten Ketapang, akhirnya mulai terjawab. Zainal Abidin Ishak Kapolda dicopot oleh Kapolri karena dinilai tidak peduli dengan apa yang diperbuat oleh bawahannya.

Pembalakan merusak yang melibatkan Kapolres Ketapang Gustav Leo dan beberapa pejabat Dishut menurut estimasi banyak pihak merugikan negara sebesar Rp. 216 Milyar. Dasar perhitungan ini didasarkan pada barang bukti yang didapat tim Mabes Polri yakni 12.000 m3. Perhitungan ini sebenarnya belum ditambah dengan rusaknya ekosistem seluas 7000 Ha.

Kasus ini sebenarnya berlangsung sekian lama, namun karena di back-up penuh oleh 26 orang tersangka yang berasal dari intansi Dinas Kehutanan dan Polres Ketapang, maka kegiatan haram ini tak muncul kepermukaan. Kini semua tersangka dibawa ke Jakarta bersama proses hukumnya.

Pencopotan Zainal Abidin Ishak selaku Kapolda Kalbar memang sudah diprediksi sebelumnya. Kini jabatan Kapolda disandang oleh Brigjen (Pol) R. Natakusuma yang sebelumnya menjabat Kepala Pusat Komando Pengendalian dan Operasi Polri. Sedangkan Kapolres Ketapang akan di emban oleh Kombes Saryoto sebelumnya bertugas di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Tindakan "tegas" Kapolri sejauh ini cukup mencerminkan penegakan hukum yang tak pandang bulu. Namun hal ini tidak di ikuti oleh instansi Kehutanan.

Kayu-kayu yang ditebang tersebut hampir semuanya diselundupkan ke Malaysia China dan Jepang melalui Pelabuhan Semanthan, Kuching. Kalbar hingga saat ini memang masih menjadi surga penebangan yang merusak. Lihat saja kecenderungan para elit diberbagai kabupaten yang berlomba-lomba memberikan rekomendasi kepada perusahaan kayu. Bahkan,Kapuas Hulu yang katanya Kabupaten Konservasi, hingga saat ini tercatat banyak merekomendasikan wilayahnya sebagai ladang pembantaian pohon.

Jalan terus pak Tanto......kami warga Kalbar berharap Kalimantan tetap Hijau pak..

'Gossip Jalanan' SLANK Jadi Kenyataan

2008-04-10T20:40:00.004+07:00

Apa bener ada mafia pemilu
entah gaptek apa manipulasi data
ujungnya beli suara rakyat

Mau tau gak mafia di senayan
kerjaanya tukang buat peraturan
bikin UUD ujung2nya duit....

Penggalan bait lagu gossip jalanan miliknya kelompok musik SLANK inilah, yang membuat anggota DPR kebakaran jenggot. Asli ngakak ketika liat Gayus Lumbun berkoar di Topik Minggu ini acaranya SCTV akan menuntut SLANK ke pengadilan. Satu lagi Legislatif mempelihatkan bahwa "mereka" benar-benar gak bermutu.

Aku heran katanya DPR adalah lembaga ujung tombak demokrasi, dimana setiap perdebatan dan perbedaan pandangan adalah anugerah,tapi mengapa dengar ekspresi seni kaya gitu aja udah main pengadilan. Sungguh sebuah ironi, ketika sorotan masyarakat semakin tajam menyoal prilaku korup anggota dewan, disaat yang bersamaan lembaga ini semakin tak kunjung memperbaiki tabiatnya "buruk"nya.

Sebenarnya tahun 2006 lalu Transparency International Indonesia (TII) sudah memberikan teguran keras atas perilaku korup DPR. Tak kurang gelar lembaga paling korup pun disematkan ke institusi tersebut. Namun kala itu lembaga ini juga menanggapi survye TII dengan arogan. DPR bukannya instropeksi dan melakukan pembenahan, malah mempertanyakan kredibilitas TII dan metode survey.

Nah, kini ketika Slank lewat kreatifitas seninya mengkritik DPR, Kembali DPR bersikap seolah-olah suci. Namun apa lacur, niat menuntut SLANK ke pengadilan terpental dengan tertangkap tangannya Al-Amin Nasution anggota DPR asal Jambi. Politisi PPP ini ditangkap di hotel Ritz Carlton bersama Sekda Bintan,Celakanya lagi isu suap 1,8 M itu ditambah pula seorang cewek cakep usia muda. Ampun perilaku anggota Dewan terhormat satu ini, padahal istri cantik artis kondang lagi.

Perilaku Al-Amin ini tidaklah berdiri dengan sendirinya (coba berteori hehe), Ia punya banyak duit,kekuasaan ada,trus istri lumayan tajir apa yang kurang coba..? artinya "korupsi" Al-Amin sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang memang memang kurang beres (korup).

Apapun yang terjadi antara DPR dan SLANK, waktu dan Al-Amin Nasution telah membuktikan bahwa memang Senayan banyak "tikus"nya. Semestinya lembaga ini berbenah dan terbuka saja atas kritik masyarakat, bukannya malah sebaliknya. Kasus DPR Vs SLANK adalah pembelajaran menarik bagi kita semua, korupsi kini bukan hanya miliknya DPR, instansi lain juga parah tuh...

Multiply Diblokir

2008-04-09T10:14:00.005+07:00

Brengsekk !!! itulah ucapan pertamaku Selasa (8/4/08) ketika Multiply ku gak bisa dibuka lagi. Kebingungan, kesal dan umpatan-umpatan berjilid-jilid terus mengalir dari mulutku ke Pak Nuh dan tentunya SBY (maaflah pak abis kesel).

Umpatan ini sebenarnya tidak perlu meluncur kalau Pemerintah gak 'gegabah' memblok situs-situs yang katanya penyebar film FITNA. Film buatan Geert Wilders anggota parlemen Belanda ini memang sengaja dibuat kontroversial oleh ia sehingga sisi politiknya Geert Wilders sekarang terangkat.

Nah, yang menjadi persoalan banyak kalangan yang tak melihat itu sebagai sebuah alat mencari sensasi saja oleh anggota parlemen nyentrik ini. Para pihak terutama kaum muslim melihat ini sebagai sebuah upaya mempertentangkan dua peradaban atau dua elemen besar (barat dan timur atau Kristen dan Islam) SEMATA. Namun kita tak melihat itu sebagai sebuah tantangan untuk kemuliaan peradaban.

Jelas Geert Wilders puas akan apa yang dia lakukan, namun disisi lain dia sekarang juga tidak aman bepergian, bahkan konon beberapa negara enggan menerimannya. Namun imbasnya jelas-jelas banyak merugikan banyak pihak. Yang menarik menurut penglihatan saya adalah umat Islam yang biasanya sangat reaktif akan hal-hal ini ternyata sangat "beda". Tidak ada kegiatan-kegiatan yang sangat meresahkan dari mereka (Islam), ini pandangan saya selaku pemeluk Katolik. Umat Islam sangat dewasa menyikapinya, hanya beberapa kalangan saja yang reaktif seperti (FPI dan beberapa elemen).

Nahhh, yang aneh menurut saya justru Pemerintah Indonesia, sangat aneh sekali. Kalau hanya beraksi keras, marah, protes dll itu biasa (wong Geert Wilder aja mahluk aneh kok). Pemerintah negara-negara Islam juga melakukannya tapi ketika saya googling saya nyaris tidak menemukan negara-negara berasaskan Islam memblok situs-situs (Youtube,Myspace, Multiply dll). Kalau mereka protes sangat keras iya, dan itu harus menurut saya.

Tapi lain halnya dengan Pemeritah Indonesia, SBY dan Pak Nuh yang katanya jago IT itu malah memblok situs-situs penting bagi masyarakat. Saya yang punya alamat Multiply protes keras dong, karena MP adalah tempat mencurahkan kreatifitas, berbagi informasi, berteman dan belanja bagi saya. Dan bagi teman-teman saya yang mencari nahkah dari internet, MP adalah salah satu media utama, murah, gratis dan enak dipakai. Memblok Multiply jelas pemerintah telah membunuh mata pencaharian mereka (katanya mau ngurangi kemiskinan), belum lagi kita bicara pemilik warnet yang omzetnya menurun.

Memang Pak Nuh pernah bilang, ini adalah perterjemahan perintah SBY agar film Fitna gak beredar di Indonesia. Tapi dijaman sekarang, apa yang bisa dibendung? apakah ketika memblok Multiply,Youtube dll lantas Fitna gak beredar di Indonesia?...SALAH itu. Banyak media yang bisa dipakai kalau mau nonton film itu dan nyatanya Youtube masih bisa diakses kok (proxy dll). Jelas Pak Nuh (Menkominfo) terlalu berlebihan menterjemahkan perintah itu, kalau beliau pernah bilang para bloger adalah teman, memblok Multiply dll artinya adalah membunuh teman sendiri.

Menurutku memblok situs-situs penting jelas tidak perlu, karena itu mengekang masyarakat mengakses informasi. Pak Nuh jelas menjilat ludah sendiri dengan istilah mencari tikus di dalam rumah dengan cara membakar rumah tersebut. Umat Islam di Indonesia sudah dewasa kok, terbukti gak ada bakar-bakaran, polisi yang menjaga Kedubes Belanda pun gak terlalu repot hanya ada beberapa telur busuk aja katanya...artinya apa? umat Islam mengerti Fitna adalah alat provokasi dan sensasi politik Geert Wilders, jadi untuk apa terprovokasi. Nah semestinya pemerintah mengerti situasi ini, dan tidak mengumbar kebijakan yang malah kontra-produktif dengan kemajuan bangsa ini.

catatan pemilik alamat Multiply yang sewot

PP No 2/2008, Sesatnya Cara Pikir Pemerintah

2008-04-08T14:18:00.005+07:00

Polemik berkenaan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 2 tahun 2008 kian mengemuka, sejak aturan ini di undangkan tanggal 4 Februari lalu. Kubu yang menolak pemberlakuan aturan ini berisikan kalangan pegiat dan pencinta lingkungan serta Ornop pemerhati kebijakan. Alasan kuat dibalik penolakan mereka, PP ini sarat keganjilan dan hanya menjadi shortcut perusakan hutan di Indonesia.

Peraturan yang substansinya mengatur tentang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan hutan untuk kepentingan pertambangan ini, menurut banyak kalangan jelas-jelas telah menggadaikan hampir 1 juta hektar hutan lindung demi peningkatan pendapatan negara yang tak ‘seberapa’. Sesatnya cara pikir pemerintah mengelola hutan, tercermin dalam peraturan yang hendak menyewakan hutan per meternya hanya Rp.300,- lebih murah dari pisang goreng (Rully Syumanda Kompas, 21/2/2008) kepada perusahaan tambang yang beroperasi di hutan lindung.

Walaupun dikritik habis-habisan, pemerintahan SBY berkilah hal tersebut hanya melanjutkan kebijakan rezim sebelumnya. Seperti diketahui, di era presiden Megawati kebijakan kontroversial serupa pernah dilakukan yakni mengeluarkan PP No 1/2004 sebagai revisi dari UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Kebijakan tersebut dilanjutkan dengan mengeluarkan Kepres No 41/2004 yang mengijinkan 13 buah perusahaan tambang beroperasi di hutan lindung. Alasan pembenaran pemerintah sangatlah disesalkan, berdasarkan data Dephut dari 13 buah perusahaan yang diberi ijin, hanya 3 perusahaan yang sudah membayar PNBP dan 10 perusahaan lainnya masih tahap eksplorasi.

Banyak keganjilan terkait keluarnya PP ini, selain menghina logika sehat karena hendak menggenjot pendapatan negara dari sektor pertambangan umum dalam APBN revisi pada 2008 sebesar 1,5 Triliun (dari Rp. 4,24 triliun menjadi Rp. 5,77 triliun. Pemerintah “lupa” bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan negara sebesar 70 triliun seperti diungkap Elfian Effendy dari Greenomic.

Keanehan lain, peraturan ini memiliki rumusan cita hukum (recht idee) yang tidak se-iman alias bertentangan. Andiko dari Perkumpulan HuMA-Jakarta menyebut hal ini sebagai kontradiksi internal yang saling membunuh. Pada penjelasannya aturan ini menekankan pentingnya hutan sebagai karunia Tuhan dan penyangga kehidupan manusia, sehingga perlu adanya hitungan-hitungan ekonomis pada lahan yang terpakai. Namun pada batang tubuh PP ini, pemerintah malah menggadaikan hutan dengan harga sangat murah. Dengan rumusan tersebut terjadi kontradiksi yang tajam antara point penjelasan dan batang tubuh aturan ini (contradictio in terminis).

Yang perlu dikoreksi lebih lanjut dari PP ini adalah, pada keseluruhan pasalnya sama sekali tidak ditemukan klausul yang tegas menyatakan bahwa, aturan ini diperuntukan bagi 13 perusahaan yang mendapatan ijin sebelumnya. Artinya aturan ini sangat “multitafsir” sehingga 54 perusahaan tambang yang mengincar hutan selama ini memiliki legitimasi untuk mengobrak-abrik ±11,4 juta hutan yang tersisa.

Jelas sekali PP ini adalah anti klimak dari apa yang telah dimulai pada Desember tahun lalu, ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi tentang perubahan iklim. Selain anti klimak, apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya menegaskan politik pencitraan SBY selama ini. Waktu konferensi cuap-cuap selamatkan hutan dan iklim, dua bulan kemudian SBY malah memihak pengusaha dan menggadaikan hutan yang tersisa.

Pemerintah semestinya berhitung ulang atas dampak yang timbul karena PP ini. Selain bencana ekologis, bencana sosial adalah sebuah harga pasti. Sebab, pada aras lokal penggusuran terhadap masyarakat adat yang berdiam di kawasan hutan dipastikan semakin menggila. Apa lagi predikat perusak hutan tercepat di dunia sudah didapatkan dari Guinness World Records. Tiada jalan lain kearah penyelamatan ekologis dan kehormatan bangsa ini selain mencabut PP no 2/2008 sesegera mungkin.

foto : repro internet (siberia)
Artikel ini pernah dimuat di Majalah Kalimantan Review (KR)

Madi Telah Tewas

2008-04-06T22:50:00.008+07:00

Sebuah berita [ada Sabtu (5/4/08) cukup mengejutkan, pasalnya sebuah stasiun TV dengan berita sebagai icon-nya itu menayangkan berita tentang tewasnya MADI seorang tukang obat di Dusun Salena Sulawesi Tengah.

Mengejutkan saya karena sejak peristiwa berdarah tanggal 25 Oktober 2005 yang menewaskan 3 orang Polisi dan 2 warga, Madi melarikan diri dan hilang bagai ditelan angin. Penyerbuan polisi yang dipimpin oleh Kapolda Sulteng Brigjen Badrudin Haiti dan Kapolresta Palu AKBP Sunarto berhasil menembak mati Madi. Kabarnya Operasi ini melibatkan aparat kepolisian dari berbagai kesatuan, mulai dari Samapta hingga Densus 88...Aneh.

Madi yang saya dengar dari kawan-kawan pendamping masyarakat Salena (Bantaya dll) adalah seorang pemuda berbakat yang dianugerahi multi talenta. Bakat Madi tidak hanya soal hal-hal yang mengobati pasiennya, tetapijuga pandai ilmu silat dan ilmu kebatinan. Sehingga jangan heran banyak orang yang bergurudan berobat kepada Madi.

Karena kepandaiannya Madi kemudian memiliki banyak pengikut yang setia mendampinginya. Pengikutnya ini kian hari makin bertambah, dan Madi pun mulai mengajarkan pandangan-pandangan hidup menurut visinya.

Petaka dan bahaya mulai datang ketika banyak orang yang iri dengan cara pikir Madi kemudian menjatuhkan tuduhan-tuduhan miring kepada Madi. Tuduhan itu antara lain Madi adalah pemimpin aliran SESAT. Pihak yang banyak menuduh tentunya adalah Media Cetak dan Elektronik nasional maupun lokal. Mereka (media) menuduh Madi memimpin aliran sesat namun tak pernah menelisik apa yang Madi lakukan. Kelakuan media ini sangat dipengaruhi oleh pernyataan MUI yang menyatakan keyakinan yang anut oleh Madi adalah sesat.

Pengarus-utamaan bahwa Madi adalah aliran Sesat nampaknya membuat masyarakat di lembah perbukitan Gawalise larut didalamnya. Ketika Madi tewas lagi-lagi media memberitakan bahwa masyarakat disana senang. Padahal,salah satu kerabat saya yang ada disana ngomongnya biasa aja (dasar media suka bikin sensasi).

Kehidupan Madi adalah salah satu tipikal masyarakat adat yang sangat tertindas, mereka dipaksa keluar dari kampungnya sendiri karena kebijakan Kehutanan yang eco-facism di negara ini. Selain itu, isu aliran sesat ini katanya erat kaitannya dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah disana. http://www.bitra.or.id/badvokasi.php?bid=12

Nah, kalau nantinya semua masyarakat adat yang kehidupannya mirip Madi dan kebetulan ada potensi tambang, hutan dan kekayaan alam lainnya, HATI-HATI anda akan dianggap sesat.

foto dari SCTV

Palangkaraya

2008-04-03T16:51:00.004+07:00

Ini kali pertama saya menginjakan kaki di tengah pulau Kalimantan. Ketika roda kapal terbang bermerek Sriwijaya Air menyentuh landasan pacu bandara Tjilik Riwut, terang saja aku gak punya bayangan dengan Kalimantan Tengah dengan ibu kotanya Palangkaraya.

Namun semuanya beranjak terang ketika taksi yang mengangkut aku dari bandara menuju kantor LAMAN [lembaga pengembangan masyarakat adat dan lingkungan] sebuah Ornop yang mengundang saya untuk memberikan pendidikan hukum kritis bagi masyarakat adat Dayak Tomun di Tapin Bini kab. Lamandau, lihat websitenya http://www.lamandau.go.id/. Dalam perjalanan ke LAMAN saya lumayan terpesona oleh tata kota Palangkaraya yang apik dan menarik.

Saya hanya mengambil contoh jalan-jalan utama yang ada dikota tersebut, karena menurutku jalan di kota ini lumayan besar dan hampir semuanya adalah jalan satu jalur yang dibatasi oleh beton dan bunga-bunga.

Tidak hanya di Palangkaraya, di Kota Sampit dan Pangkalan Bun sayapun menemui jalan yang serupa yang dibuat dua arah dan di batasi oleh beton dan bunga. Yah menurutku lumayanlah daripada kota-kota dibeberapa provinsi yang udah sempit dipakai oleh berlawanan arah lagi tanpa ada pembatas, jangan heran tingkat laka lantasnya tinggi.

Selain jalan-jalan yang dibagi dua oleh beton dan bunga, hal menarik lainya adalah bundaran-bundaran besar yang banyak juga di Palangkaraya. Saya jadi teringat dengan beberapa bundaran di Jakarta. Apakah inikah yang idenya Soekarno dan Tijilik riwut ketika Kota ini pernah digagas sebagai calon ibu kota negara Republik Indonesia.

Bundaran besar di jalan Yos Sudarso adalah salah satu bundaran besar di Kalteng, tepat dihadapan rumah dinas Gubernur dan Mal Palangkaraya, bundaran ini ramai pada malam harinya karena merupakan pusat kuliner di malam hari.

Dan saya kira, sepantasnya kota-kota di Indonesia meniru Palangkaraya dalam mendesaign kotanya. Walaupun agak sepi, kota ini menawarkan cara pandang lain dalam urusan lanskap. Konon ceritanya tata kota ini mirip dengan Piazza del Popolo di Roma, Italia; mal Washington DC; dan master plan kota Berlin. Ketiganya adalah wilayah indah yang dikagumi oleh Presiden Soekarno. Dan katanya lagi struktur masterplan kota ini mirip dengan ketiga wilayah tersebut. Penasaran datang aja ke Palangkaraya.

Pelihara Hutan Penjarakan Manusia

2008-02-15T19:24:00.004+07:00

Malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih, begitulah nasib Toro dan Pori masyarakat adat Dayak Limbai yang kini menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sintang. Maksud hati mencari sesuap nasi menafkahi keluarga, tak dinyana cerita keduanya berakhir di kursi pesakitan.

Peristiwa pahit menimpa Toro dan Pori bermula pada bulan Agustus 2007, ketika keduanya membuka lahan untuk ladang di perhuluan sungai Ella Hulu Kab Melawi. Lokasi yang menurut masyarakat adalah wilayah adat ternyata menurut Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBR) merupakan wilayah Taman Nasional. TNBB kemudian melaporkan adanya aktifitas yang merusak kawasan, sehingga pada tanggal 25 Agustus Polisi mendatangi kawasan perladangan dan menangkap Toro.

Kisah perseteruan antara masyarakat adat dan TNBB bukan cerita baru, sejak kehadiran Taman Nasional pada tahun 1992 kawasan konservasi ini kerap menjadi masalah bagi masyarakat. Karena sejak kehadiran TNBB, segala aktifitas masyarakat yang berhubungan dengan hutan kontan terbatasi. Padahal kampung seperti Siyai, Belaban dan Sungkup selama ini tidak terpisahkan dari hutannya.

Kawasan konservasi yang arealnya hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah, masuk tanpa sepengetahuan masyarakat. Menurut Manan (Temenggung Siyai) saat masuk ke wilayah adat Siyai hanya diketahui oleh beberapa oknum masyarakat dan hal tersebut dianggap representasi dari keseluruhan warga. Akibatnya banyak warga yang tidak mengetahui dimana persis wilayah Taman Nasional.

Ketika tulisan ini dibuat proses persidangan Toro dan Pori telah memasuki sidang ke enam, dengan menghadirkan saksi dari Jaksa Penuntut. Proses persidangan terhadap keduanya tidak hanya dilakukan di dalam ruang sidang semata, pada tanggal 25 Januari 2008 Hakim yang menangani perkara tersebut mengadakan sidang lapangan untuk melihat langsung lokasi kejadian perkara.

Sejak ditahan sebagai terdakwa keduanya menghuni sel Mapolres Melawi hampir 7 bulan lamanya. Nasib Pori lebih merana lagi, hadir memenuhi panggilan Polisi sebagai seorang saksi ternyata selanjutnya dia ditahan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Sebelum kasus ini mencuat, masyarakat sebelumnya pernah diajak oleh TNBB untuk membuat batas antara Taman Nasional dan wilayah masyarakat adat pada tahun 1998. Pemetaan tersebut dibuat secara partisipatif dan menghasilkan sebuah peta tiga dimensi yang saat ini tersimpan di kampung Sungkup. Berdasarkan peta tersebutlah masyarakat kerap memanfaatkan hutannya termasuk berladang. Namun entah mengapa sejak tahun 2006, batas Taman Nasional tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan warga. Bukan hanya Toro dan Pori yang merasakan akibatnya, banyak warga yang memanfaatkan kayu untuk membuat rumah harus diusir dari kawasan hutan dengan tuduhan merusak TNBB.

Toro dan Pori kini hanya bisa pasrah dengan keadaannya, karena keduanya tak menyangka akan masuk penjara, apa lagi keduanya mencari sesuap nasi berladang ditanah sendiri. Namun keduanya berharap agar Hakim lebih memihak keadilan dari pada kekuasaan. Kriminalisasi Toro dan Pori ini hanya memperkuat kenyataan selama ini bahwa, penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi yang dilaksanakan di Indonesia bukan menganut perinsip eco-populism tetapi kuat nuansa eco-facism.

IMLEK dan Geliat Tionghoa di Kalbar

2008-02-08T16:44:00.000+07:00

Semarak warna-warni kembang api di bilangan jalan Gajah Mada Pontianak tahun ini terasa kian berbeda. Tidak seperti beberapa tahun lalu, kini ada nuasa semangat baru yang tersembur dibalik meriahnya perayaan Imlek.

Kemeriahan perayaan Imlek kali ini seolah menenggelamkan getirnya sejarah etnis ini di Kalbar. jika merunut kembali sejarah kedatangan puak ini, kita akan diperhadapkan dengan pelbagai cerita duka. Diperkirakan sejak abad ke 7 Tiongkok dan Kalbar sudah memiliki hubungan akrab, mulai dari perdagangan hingga hubungan yang kaitannya politis. Kedatangan Lo Fong Pak abad ke 17 hanya mempertegas intimnya hubungan tersebut.

Dibalik cerita ini ternyata menyimpan kegetiran tersendiri, kedatangan Lo Fong Pak dan rombongannya pada 1772 ternyata pada kelanjutannya menyemai benih-benih konflik. Rombongan yang berisi para ahli tambang ini kemudian membangun kongsi-kongsi dagang yang sukses, dan hal tersebut menimbulkan kekhawatiran di pihak raja-raja Melayu.

Cerita sedih ternyata berlanjut ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno. Ketika berkuasa, presiden berjuluk "the smiling general" ini memproduksi begitu banyak kebijakan yang sangat-sangat diskrimintaif. Mulai dari SKBRI, KTP, larangan berusaha, dan lain sebagainya. Akibatnya, banyak etnis Tionghoa yang terpaksa pulang kembali ke Tiongkok dan yang lain hidup sengsara.

Kita mungkin masih ingat peristiwa kerusuhan anti Tionghoa yang dikenal dengan peristiwa "Mangkok Merah". Aksi etnis Dayak yang memerangi Tionghoa ini menurut Far Eastern Economic Review (FEER) volume 100 tanggal 30 Juni 1978, menelan korban jiwa 3.000 orang Tionghoa. Peristiwa yang bermula dari provokasi Tentara ketika sembilan tokoh Dayak menurut militer diculik di Taum Sanggau Ledo dan beberapa waktu kemudian ditemukan meninggal. Kerusuhan ini sangat mengerikan dan jelas rekayasa militer pasca berdamainya Jakarta dan Kuala Lumpur (Ganyang Malaysia), yang hasilnya menjadikan Gerilyawan Tjina Komunis (GTK) sebagai musuh bersama.

Perlakuan diskriminatif ini "mungkin" sudah berkurang setelah Soeharto Lengser Keprabon tahun 1998, dan tentu saja ketika Gus Dur menampuki kursi kepresidenan. Sebagian besar kebijakan anti Tionghoa saat ini telah dicabut, namun pada pelaksana pemerintahan secarat teknis masih saja terdengar suara sumbang mengenai SKBRI dll.

Namun itu dulu, sekarang "kemenangan" besar telah diraih. Beberapa tahun lalu kita mendengar ada etnis Tionghoa menjadi Pegawai Negegeri Sipil (PNS) ada yang menjadi anggota Polri. Tetapi 2007 yang lalu, tepatnya tanggal 17 Desember seorang putra terbaik Tionghoa yakni Hasan karman SH,MM ( Bong Sau Fan) menjadi Walikota Singkawang. Aroma kemenangan itu berlanjut terus, pada tanggal 14 Januari 2008 Christiandy Sanjaya ( Bong Hon San) terpilih menjadi Wakil Gubernur Kalbar periode 2008-2012.

Terang saja Imlek kali ini terasa lain dari dulu, dimana dulunya aroma demokrasi dan politik hanya milik etnis lain, kini hal itu sudah digenggaman. Tahun baru...semangat baru...gong xi fa cai.

Tempo; Antara Kreatifitas dan Sensitifitas

2008-02-05T14:05:00.000+07:00

Debat Milis FPK dan Mediacare yang kebetulan saya adalah seorang umatnya, dua hari ini diisi debat yang lumayan menarik. Debat ini bermula ketika majalah Tempo edisi khusus Soeharto (4-10 Feb 08) memampang sebuah gambar serupa The last Supper nya Leonardo Da Vinci. Namun yang memacing perbincangan adalah gambar Jesus dan muridnya diganti oleh Soeharto dan anak-anaknya.

Hemm,.jika dilihat dari kreatifitas jelas sekali gambar karya Kendra Paramita ini penuh makna dan keren abis tentunya. Namun tidak melulu orang bisa menerima gambar itu secara baik, ada pandangan lain yang menyatakan gambar itu menyinggung umat Kristiani karena Jesus kok disamain ama Soeharto. Pendapat lain mengungkapkan gambar tersebut adalah pelecehan terhadap karya agung Leonardo Da Vinci.

Lukisan "perjamuan terakhir" menurut Nasrani adalah sebuah peristiwa agung yang nilainya dalam sekali. Sehingga tak heran hampir semua rumah kaum Nasrani menyimpan duplikat (bajakan or apapun namanya) di rumahnya. Pihak selain Nasrani juga tak ketinggalan memajang gambar ini disudut-sudut ruangnya.

Tempo menurutku sudah siap dengan segala argumennya ketika memutuskan untuk menjadikan gambar ini sebagai Cover. Namun terlepas kesiapan argumen majalah mingguan ini, semestinya Tempo perlu sedikit memahami kultur Indoensia. Indonesia tidak seperti negara Barat yang mengagungkan kebebasan berekspresi nyaris tanpa batas. Beruntunglah lukisan ini cuma menyinggung umat Nasrani yang minoritas di negara ini, coba kalau menyinggung umat Muslim, saya tidak hendak memastikan kantor Tempo dibakar namun yang pasti reaksinya pasti beda.

Sekali lagi, pertarungan antara kreatifitas dan sensitifitas media mesti di pertaruhkan di negeri ini.

Maskapai Tuna Rasa Kemanusiaan

2008-02-04T13:12:00.000+07:00

Mata sipit seorang penumpang etnis Tionghoa yang menuju Pontianak tampak melotot kearah pegawai counter Adam Air, Sabtu 2 February 2007. Maklum saja, kami berdua dan ratusan penumpang maskapai ini adalah pihak yang hendak dihanguskan tiketnya karena keterlambatan sampai ke bandara Internasional Soekarno-Hatta. Alasannya kami sangat jelas, saya dan ratusan penumpang lain terlambat karena terperangkap BANJIR.

Namun alasan itu dinafikkan begitu saja oleh menajemen Adam Air. Saya sedikit beruntung karena berangkat jam 11.00 dan terlambat hanya 25 menit saja, padahal saya berangkat dari rumah temen di kawasan Ciledug jam 8. Tapi, tetap saja tiket saya dianggap hangus...

Saya mungkin pada saat itu mampu sedikit menahan emosi, tetapi tidak begitu dengan ratusan penumpang yang lain. Mereka menghardik, menggebrak meja dan menggedor keras dinding kaca counter ticketing Adam Air. Tetapi pegawai Adam Air malah senyam-senyum seolah-olah tidak berdosa dan berkata "Bapak terlambat datang pak, makanya tiket hangus".

Seorang penumpang ke Pangkal Pinang yang menunggu dari jam 6 pagi terlihat begitu marah. Dia menggedor keras dinding kaca dan merobek-robek tiket yang harganya hampir satu juta dan melemparkan kearah pegawai dan langsung keluar dari counter. Kami semua terus saja menggerutu atas sikap angkuh Adam Air. Melihat penumpang mulai beringas, bukannya diajak kompromi malah Adam Air mendatangkan Polisi dan keamanan bandara untuk meredam amarah penumpang. Anehh.. padahal maskapai lain, dari radio Sonora kami mendengar kebijakan mereka sangat akomodatif dengan memberi kebijakan akan tetap memberangkatkan penumpang dengan pesawat selanjutnya.

Setelah cape' menunggu dan bolak balik dari satu bagian ke bagian lain, dan ditambah gerutu yang tiada akhir maka sedikit demi sedikit penumpang pulang dan yang lain "terpaksa" diberangkatkan tapi harus menunggu pesawat selanjutnya.

Saya sekali lagi sedikit beruntung karena penumpang lain dihanguskan tiketnya dan tiketku masih bisa dipakai..kesian mereka. Tepat pukul 14.40 akhirnya sebuah pesawat membawaku pulang ke Pontianak dengan selamat.

Catatan penting,...jangan naik Adam Air deh kalau tidak terpaksa seperti aku. Dephub dan YLKI perlulah memberi teguran kepada maskapai yang tuna rasa kemanusiaan seperti yang yang aku tumpangi itu. Jelas-jelas yang membuat penumpang terlambat adalah bencana alam (Banjir) tapi Adam Air malah menafikkannya. Pantasan Uni Rropa muak dengan maskapai penerbangan Indonesia, ya salah satu contohnya ya ADAM AIR itu....

catatan : fhoto diatas repro dari internet

Catatan dari "Training for Researchers" INFID

2008-02-04T10:36:00.001+07:00

Setengah bulan di "kerangkeng" di Oranjje Hotel bukanlah hal yang mengenakan, banyak cerita duka daripada suka yang berseliweran dari ujung bibir 29 partisipan. Maklum, mengikuti kegiatan bertajuk Training for Researchers yang dilaksanakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dari 15-30 January 2007, ada dua resiko kata Pak Hamdin teman saya yang harus di hadapi yakni Intimidasi jasmani dan rohani. Namun yang utama menurutnya adalah intimidasi birah* (sensor).

Namun dibalik semua itu, pastilah banyak hal menarik yang dialami peserta. Yang pasti, pengalaman dari berbagai daerah dan pengetahuan dari narasumber menjadi bahan berharga yang bisa dibawa pulang.

Kaka Yors (DR.George Junus Aditjondro) adalah sosok menarik yang menjadi objek pembicaraan kami selama pelatihan. Selain musuhnya eyang Soeharto, sosok berambut nyentrik ini juga memiliki tekanan darah fluktuatif sehingga bawaannya susah diduga. kadang marah kadang melucu...ampun...deh.

Training ini sepertinya sangat ambisius kata temen-temen, alasannya, hampir imposible menghasilkan Reseachers muda berbakat dan revolusioner dalam waktu setengah bulan. Tapi bagiku, tak ada yang mustahil di dunia ini bagi orang yang percaya...(kutib bible dikit).

Hal lain yang menarik adalah ketika kami ke lapangan untuk membumikan teori yang kami dapat. Kebetulan kelompok kami ditempatkan di ujung barat pulau Bali tepatnya di desa Sumber Klampok kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB). berada di kampung ini kami serasa di kampung sendiri, soalnya suasana juga mirip dan persoalan juga idem. Cerita kampung ini yang hendak digusur oleh TNBB awal tahun 1990-1992 adalah cerita tragis perlakuan negara terhadap rakyatnya.

Penduduk desa ini, dipaksa untuk keluar dari kampungnya demi bisnis konservasi yang dilakukan oleh Dephut dan tentu saja Ida Bagus Oka Gub Bali saat itu. atas kepentingan itu maka, penduduk di paksa bertrasmisgrasi ke Sulawesi dan Sumatera. Tujuan lain adalah Melaya dan Banyu Wedang. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh warga, hasilnya mereka kini ter-enclave hanya dalam luasan 600-an hektar dan hingga saat ini hak atas tanah tak kunjung diakui oleh Pemerintah.

Temuan menarik dari praktek lapangan menurutku datang dari kelompok yang melihat pembangunan Kabupaten Jembrana. Kabupaten yang menjadi "kiblat" Pemda se-Indonesia soal tata pemerintahan yang baik, ternyata menyimpan cerita lain. Rekan yang melakukan penelitian singkat di Kab tsb, menemukan banyak keanehan dibalik cerita sukses Jembrana. Kesimpulan kelompok ini adalah; telah terjadi praktek Hegemoni Ekopol disana.

Kesuksesan pemerintah Jembrana ternyata tak lepas dari watak otoriter sang pemimpin. Praktis tidak ada pihak lain yang bersuara beda, apa lagi Pers. Pembentukan opini massa lewat J-TV dan pers Lokal ternyata ampuh membentuk opini masyarakat tentang kesuksesan Jembrana. Hal lain yang diungkap tim peneliti ini adalah; dibalik berbagai program kesejahteraan rakyat ternyata kepentingan bisnis sang penguasa ikut bermain. Sebut saja Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) yang dibaliknya ada kerjasama dengan praktisi kesehatan dan tentu saja sang penguasa memegang kendali suplai obat-batan.

Catatan menarik kelompok ini menyoal tentang keberadaan Japan international Corporation Agency (JICA) disana. Apa jadinya kesuksesan Jembrana tanpa JICA?. Apakah ketika sang penguasa tidak disana lagi Jembrana akan tetap menjadi kiblat "good governance"?.

Akhirnya, training yang mengkhususkan Indonesia timur sebagai fokus awal pelaksanaan kegiatan, nantinya akan diikuti oleh wilayah barat yang dilaksanakan di Bogor. berdasarkan tujuan umum dari kegiatan ini yang hendak membentuk kelompok peneliti yang se-paradigma sepertinya menemukan cahaya di ujung terowongan.

Konsultasi Publik Perubahan UU 41/99

2007-12-20T11:03:00.000+07:00

Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK) yang terbentuk sejak 2006, sekali lagi mengadakan kegiatan konsultasi publik guna menghimpun masukan dari multi pihak terkait rencana perubahan UU Kehutanan tahun 2008 yang akan datang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 desember 2007 kemarin, berusaha mendapatkan masukan sebanyak mungkin dari 40 orang yang hadir yang berasal dari unsur pemerintah, Masyarakat adat, NGO dan mahasiswa serta akademisi terkait sbustansi apa saja yang mesti di perbaiki dari UUK yang lalu.

KPKK memang menetapkan poin utama yang mesti dimasukan sebagai substansi perubahan UUK, yakni aspek Hutan dan Masyarakat (adat/lokal). hal ini didasarkan jika berbicara mengenai persoalan hutan banyak diemnsi yang termaktub didalamnya antara lain; Konservasi, illegal logging, HPH/IUPHHK, dan sebagainya.

Dengan demikian kegiatan bertajuk"Konsultasi publik RUU perubahan UU Kehutanan No 41/1999" ini menyasar kelompok masyarakat adat yang selama ini bermukim bahkan "pemilik hutan" yang sesungguhnya. Selain itu, kegiatan ini juga menghimpun pandangan dari berbagai kalangan diluar kategori Masyarakat adat yakni Pemerintah (Dishut kalbar,Bapeldalda) serta NGO (Gemawan, Riak Bumi, Walhi,Elpagar,Yayasan Titian, Konsorsium Anti Illegal Logging, GRPK dll) selain kelompok muda progresif (HMI,PMKRI dan Silva UNTAN) untuk mendapat masukan tentang Perhutanan Indonesia.

Pertanyaan mendasar yang dibagikan kepada peserta adalah :

Apa yang pengertian Hutan menurut anda?
Bagaimana pengelolaan hutan yang ideal menurut anda?
bagaimana resolusi konflik bidang kehutanan kedepan menurut anda?

Dari pertanyaan tersebut, muncul beragam jawaban yang dikedepankan oleh peserta, tetapi yang agak beda memberikaan jawaban adalah kalangan pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan Prov Kalbar.

Bagaimanapun konsultasi publik ini menjadi sebuah catatan berharga bagi masyarakat adat, karena selama ini mereka menjadi pihak yang selalu di "tiadakan"padahal, merekalah sesungguhnya pemilik hutan.

Akhirnya, kegiatan satu hari ini menghasilkan beberapa catatan penting yang diharapkan bisa menjadi masukan berharga bagi KPKK melangkah pasti pada tahun 2008 dengan naskah akademis perubahan UUK. Tentunya mas Ivan dan lorent sebagai fasilitator dan co-fasiliator agak tersenyum bahagia karena satu tangga telah terdaki menuju perubahan UU Kehutanan yang lebih berkeadilan.....

Catatan dari training PHR Kalbar

2007-12-17T19:52:00.000+07:00

Satu titik lemah masyarakat adat jika berhadapan dengan "hukum" dinegara ini adalah ketidaktahuan. terlalu banyak sebab mengapa ketidaktahuan itu bisa terjadi, salah satunya adalah perilaku penyelenggara negara yang sengaja menjauhkan masyarakat dari realitas hukum itu sendiri.

Hukum dalam benak masyarakat awam tak lain adalah seragam polisi, jaksa, hakim selain galaknya elemen yang disebutkan tadi. Tetapi sesungguhnya, masyarakat jarang sekali dituntun pada satu keyakinan bahwa hukum adalah keadilan contohnya. Dulu di era Soeharto, masyarakat sering juga diajarin soal hukum (perundang-undangan). Tetapi pendekatan dan materinya sangatlah menyedihkan, para Sarjana Hukum yang datang ke kampung kalau bicara hukum atau yang dulu lazim disebut "Penyuluhan Hukum" yang dibicarakan hanyalah berkisar pada kewajiban masyarakat untuk menaati hukum seperti taat membayar pajak dan kewajiban sebagai warga negara lainnya.

Nah pertemuan yang menghadirkan perwakilan masyarakat dari 3 kabupaten yang ada di Kalbar ini hendak membongkar perilaku penyelenggara negara yang menyembunyikan sisi lain dari hukum yakni "keadilan". Peserta yang merupakan pilihan dari berbagai daearah dari 3 kabupaten yang ada di Kalbar, datang dengan motivasi ingin merubah keadaan dimana masyarakat yang selama ini takut mendengar kata "Hukum" apalagi jika diucapkan oleh Pejabat pemerintah menjadi "Melek hukum".

Lembaga Bela Banua Talino (institute for community legal resources empowerment) yang menjadi fasilitator kegiatan, menyambut baik antusiasme perwakilan masyarakat adat tersebut. 45 orang ini kemudian di ajak untuk menggali apa sebenarnya "hukum" menurut masyarakat? selain itu materi berupa informasi tetang seluk beluk hukum juga tak lupa disampaikan oleh HuMA dan RACA Institute dari Jakarta.

Hasilnya peserta yang hadir bersepakat untuk membentuk sebuah jaringan (kelompok) yang nantinya berjuang bersama untuk pembelaan hak-hak masyarakat adat dan tentunya menghapus anggapan bahwa hukum hanya milik segelintir elit.

Pembekalan tentang proses advokasi ligitasi maupun non litigasi merupakan senjata ampuh bagi perwakilan masyarakat ini, untuk mempertahankan wilayah adatnya dari cukong dan pemodal besar. untuk itu mereka bersepakat untuk mengidentifikasi dirinya sebagai "pendamping Hukum rakyat" yang nantinya tidak hanya mahir dalam persoalan hukum (seluk beluk hukum positif) tetapi lihai juga dalam hal penyelesaian sengketa berbasis adat (lokal

Masyarakat adat dan Global Warming

2007-12-17T13:04:00.000+07:00

Hingar bingar konferensi tentang perubahan iklim memang usai secara resmi tanggal 15 Desember 2007, walaupun mundur satu hari dari jadwal semula, hajatan akbar ini berhasil menelurkan beberapa kesepatan yang disebut “Bali Road Map”(BRM).

Seperti yang diprediksi dari awal bahwa negara-negara penghasil “Emission” seperti AS dan negara industri lainnya pasti berulah akhirnya terbukti juga. Sikap AS, Kanada dan negara industri yang tidak setuju dengan agenda pengurangan emisi 25-40% pada tahun 2020 sesuai kesepakatan Protokol Kyoto 1997 menyebabkan perdebatan sengit hingga mundurnya penutupan konferensi ini.

Walaupun pada detik-detik akhir AS kemudian menyetujui beberapa poin BRM yang menghasilkan kesepakatan aksi adaptasi, jalan pengurangan emisi gas rumah kaca, transfer teknologi dan keuangan yang meliputi adaptasi dan mitigasi. Namun, tetap saja agenda pengurangan emisi negara industri 25-40% tidak masuk dalam kesepakatan BRM ini.

Protokol Kyoto 1997 dengan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-nya berhasil membuat suatu mekanisme baru dimana negara-negara industri dan negara penghasil polutan terbesar diberi kesempatan untuk melakukan kompensasi dengan cara membayar negara-negara berkembang untuk mencadangkan hutan tropis yang mereka miliki sehingga teradi "sequestration"sejumlah besar karbon.

Berkenaan dengan pengurangan emisi tersebut, delegasi Indonesia yang di ketuai oleh Emil Salim, gencar memperjuangkan program Reducing Emissions from Degradation and Deforestation (REDD) di negara berkembang akhirnya berhasil masuk kedalam BRM.

Dengan program “dagang karbon” tersebut Indonesia kemudian menjadi kandidat kuat penerima US$ 30 juta melalui Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) tahun depan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah dengan program jual karbon seperti yang getol digadangkan oleh pemerintah ini menyelesaikan persoalan Global warming dan Climate Change?.

Organisasi lingkungan seperti Green Peace dan Walhi, tegas mengkritik program dagang karbon oleh pemerintah negara berkembang termasuk Indonesia. Menurut para aktivis lingkungan yang terpenting bukanlah “Dagang karbon” tetapi “Climate Justice”.

Di sisi lain dagang karbon tersebut pastilah berdampak tidak baik bagi masyarakat adat, hutan mana yang akan dijual karbonnya?, Apalagi hingga saat ini penataan kawasan hutan Indonesia kacau balau. Sudah menjadi rahasia umum, kawasan gundul dan perkampungan masyarakat adat saat ini banyak masuk kategori kawasan hutan.

Seperti diketahui, selain oleh faktor alam global warming dan climate change disebabkan oleh perilaku manusia. Masyarakat adat adalah pihak yang selama ini bukan pembuat teknologi industri penghasil emisi, jarang memakai parfum semprot dan Kulkas tentunya.

Lantas, bagaimana pula nasib 40-70 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia yang selama ini hidup dari hutan?. Apa kompensasi konkret bagi mereka yang selama ini memelihara hutan dengan segala kearifan tradisional-nya?.

Bagaimana nasib masyarakat adat, jika hutannya dipatok sebagai kawasan penyimpan karbon yang otomatis dilarang ada kegiatan apapun termasuk mengambil kayu untuk rumah, meramu obat-obatan dan kegiatan lainnya yang bersifat mengubah fungsi-fungsi hutan. Dengan situasi seperti ini apakah REDD adalah jawaban? Alahualam.

Hidup ditengah masyarakat adat

2007-12-13T20:05:00.001+07:00

Masyarakat adat adalah penamaan bagi berbagai komunitas yang hingga saat ini masih menjalankan kehidupan "tradisional" atau setidaknya sebagai sebuah segregasi dari masyarakat modern. Berbagai catatan mengungkapkan, di Indonesia dan dunia saat ini ada sekitar 70 juta jiwa masyarakat adat yang hidup tersebar diberbagai belahan bumi dan nusantara yang termasuk kedalam lebih dari 4000 etnis.

Pada awalnya, kelompok ini dikenal dengan sebutan yang agak miris dan bersifat sub-ordinat. Penyebutan mengandung makna tak sedap dan sangat intim di pendengaran kita antara lain: masyarakat terasing, peladang liar, peladang berpindah, perambah hutan, masyarakat terbelakang dan masih banyak lagi yang ujung-ujungnya tetap menempatkan komunitas adat sebagai warga negara kelas dua (subordinasi).

Sebagai komunitas yang dianggap rentan, pemerintah seharusnya menempatkan masyarakat adat sebagai prioritas dalam perlindungan dan pemajuan baik dari sisi pembangunan cara fisik maupun sosial budaya. Namun, anehnya pemerintah malah melakukan berbagai hal yang semakin membuat berbagai kelompok masyaraka adat di Indonesia semakin "tenggelam".

Eksploitasi sumberdaya alam yang menjadi andalan pemerintah mendulang uang, ternyata sangat erat kaitannya dengan kemiskinan masyarakat adat. Hal itu disebabkan sumberdaya alam yang selama ini diambil oleh pemerintah ternyata adalah sumber-sumber penghidupan bagi mereka. Sudah menjadi rahasia umum di negara ini, pemanfaatan sumberdaya alam yang notabene berada di wilayah adat, selalu dikuti oleh intimidasi dan pemaksaan melalui security approach dan akhirnya semakin memiskinkan masyarakat adat. Cerita kemiskinan masyarakat adat yang berdiam disekitar hutan adalah cerita lama, padahal tepat di samping kampung mereka berdiri megah pabrik Kelapa Sawit, Minyak dan Gas Bumi atau tambang emas, tembaga dan lain-lain.

Sebagai manusia yang lahir di tengah masyarakat adat, saya tentunya sudah mengalami dan melihat sendiri bagaimana kekayaan kami (kayu, emas dsb) dijarah oleh perusahaan dan penguasa kaya di dukung penuh oleh pemerintah negara ini. Sejak tahun 1980-an, tepat di belakang rumahku di kampung Enap perhuluan sungai Kapuas, setiap hari saya menyaksikan puluhan kendaraan berat milik PT.Benua Indah Groups mengangkut ratusan Log yang seharusnya menjadi milik kami. Aktivitas mereka sama sekali tak bermanfaat bagi kami, tidak ada sekolah dan sarana umum yang dibangun, malahan menyisakan kerusakan hutan dan hancurnya tatanan adat kami.

Oleh sebab itu, kedepan perlulah pemerintah untuk lebih focus memperhatikan nasib masyarakat adat di Indonesia. Sebab negara ini lahir lebih muda dari kampung kami yakni pada tahun 1945, sedangkan kami dan masyarakat adat lain di Indonesia sudah ribuan tahun lalu dan mendiami tanah dan hutan di negara ini dan tentu saja menjaganya dengan baik. Oleh sebab penting bagi pemerintah memberi porsi lebih bagi kami dan masyarakat adat untuk hidup lebih layak negara ini.